BeritaFPKT Desak Bupati Keluarkan Rekomendasi untuk Casis Bintara Otsus

FPKT Desak Bupati Keluarkan Rekomendasi untuk Casis Bintara Otsus

SORONG, SUARAPAPUA.com — Paulinus Vincenius Baru koordinator Forum Pencari Kerja Tambrauw (FPKT) mendesak bupati Kabupaten Tambrauw untuk mengeluarkan rekomendasi untuk ratusan calon siswa bintara polisi di Papua Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Paulinus Baru, Koordinator Forum Pencari Kerja Kabupaten Tambrauw. Maksud Baru, keseriusan pemerintah kabupaten Tambrauw harus dibuktikan dengan rekomendasi agar putra-putri Tambrauw betul-betul diterima dan berkarya lewat lembaga Polri.

“Tambrauw dapat jatah 115 orang. Daftarnya selain di Tambrauw, ada juga mendaftar di Manokwari dan Sorong.  Setelah koordinasi dan cocokkan data dengan MRPB, total casis dari Tambrauw ada  102 orang,” ungkapnya.

Baca Juga:  AJI, PWI, AWP dan Advokat Kecam Tindakan Polisi Terhadap Empat Jurnalis di Nabire

102 orang tersebut, lanjut dia, terbagi dalam tiga kategori. Antara lain klasifikasi A: 96 orang, B: 4 orang dan C: 2 orang.

“Kelompok A itu anak asli Tambrauw. Kelompok B itu anak-anak yang mamanya orang Tambrauw. dan C adalah casis yang pesertanya orang non Papua,” urainya kepada suarapapua.com dari Manokwari, Minggu (25/4/2021).

Untuk itu, Baru meminta supaya bupati Tambrauw mengeluarkan rekomendasi sebagai dukungan kepada 102 calon siswa Bintara tersebut.

Baca Juga:  Direpresif Aparat Kepolisian, Sejumlah Massa Aksi di Nabire Terluka

“Bupati Tambrauw wajib keluarkan rekomendasi dan turut kawal. Paling tidak 80 persen dari 102 calon siswa ini bisa lolos dan kembali mengabdi untuk Tambrauw,” ujarnya.

Sementara itu, Mesakh Yekwam, Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw memberikan apresiasi yang luar biasa kepada FPKT yang secara spontan ikut terlibat dalam mendata dan mengawal  casis bintara polisi jalur otsus.

“Terima kasih Pak Paul Baru bersama rekan-rekan yang sudah terlibat secara langsung mengakomodir Sumber Daya Manusia (SDM) Tambrauw dalam penerimaan bintara polisi otsus baik di Polres Sorong, Manokwari hingga di MRPB,” ujar Mesakh.

Baca Juga:  ULMWP Desak Dewan HAM PBB Membentuk Tim Investigasi HAM Ke Tanah Papua

Terkait permintaan fasilitasi biaya transportasi, Mesakh optimis pemda akan membantu tetapi jumlah anggaran belum bisa dipastikan.

“Kami dari pemda akan membantu biaya transportasi, kami sudah sampaikan untuk tim FPKT mengakomodir nama dan nomor rekening para casis. Belum  dipastikan berapa besar biayanya karena masih koordinasi dengan keuangan,” pungkas Yekwam.

Pewarta: Reiner Brabar

Editor: Arnold Belau

Terkini

Populer Minggu Ini:

Partai-Partai Oposisi Kepulauan Solomon Berlomba Bergabung Membentuk Pemerintahan

0
"Kelompok kami menanggapi tangisan dan keinginan rakyat kami untuk merebut kembali Kepulauan Solomon dan mengembalikan kepercayaan pada kepemimpinan dan pemerintahan negara kami," kata koalisi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.