JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) meminta rakyat Papua mendukung rakyat Melanesia di Kanaky dalam referendum ke tiga yang direncanakan akan digelar dalam pekan ini.
Permiantaan dukungan dari rakyat Papua untuk rakyat Kanaky ini disampaikan Ones Suhuniap, Juru Bicara Nasional KNPB Pusat kepada suarapapua.com, Jumat (10/12/2021) di Kota Jayapura.
“Kami minta rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke untuk memberi dukungan dan doa untuk referendum Kanaky yang ketiga dalam minggu ini. Kita berdoa agar Pemerintah Prancis menunda pelaksanaan hingga tahun depan karena banyak warga pemilih yang belum diregistrasi, dan Pemerintah tidak memberi waktu kampanye bagi FLNKS, dan banyak manipulasi yang menguntungkan penjajah,” jelas Suhun.
Suhun mengatakan, pihak MSG sudah menyampaikan dan meminta Pemerintah New Caledonia dan pihak internasional untuk menunda referendum hingga tahun depan, agar berjalan dengan bebas dan jujur.
Referendum ketiga di New Kaledonia adalah proses dekolonisasi wilayah-wilayah terjajah di Pasifik, sesuai hasil Perjanjian Canbera 1947, dimana West Papua juga termasuk namun hingga hari ini masih berada di bawah pendudukan illegal kolonial Indonesia.
Lanjut dia, kenapa referendum tiga kali? Jawabannya karena tujuan dekolonisasi menghapuskan wilayah tanpa pemerintahan atau menjadikan wilayah jajahan untuk merdeka bernegara sendiri. Sama seperti itu, West Papua masih disabotase oleh penguasa penjajah Indonesia.
“Itulah alasan KNPB menuntut digelarnya referendum Papua sebab hasil Pepera 1969 itu hanya 0,02% yang dipaksa memilih integrasi, dan 99,8% dibungkam dengan senjata. Maka refetendum mutlak dilakukan terus (tidak ada final selama masih sengketa) hingga orang Papua menentukkan nasib politiknya, yakni menghapuskan status koloninya di Pasifik,” tegasnya.
Seperti diberitakan media ini, Melanesian Spearhead Group (MSG) mendesak pemimpin Melanesia dan Pasifik untuk berkomitmen menyudahi kolonialisasi sesuai resolusi PBB untuk tidak mengakui hasil referendum New Caledonia atau Kaledonia Baru ke-3 yang hendak diselenggarakan pada 12 Desember 2021 oleh Prancis.
MSG lalu menyarankan agar pelaksanaan referendum ke-3 yang terus dipaksakan oleh Prancis itu mesti ada partisipasi masyarakat adat Kaledonia Baru atau rakyat Kanak.
“Kami mendesak para pemimpin kami & mereka yang berkomitmen untuk mendukung pemberantasan kolonialisme, sesuai dengan resolusi PBB untuk tidak mengakui hasil Referendum NC [New Caledonia] ke-3 pada 12 Desember [2021] jika Prancis mengejarnya tanpa partisipasi masyarakat adat,” tegas MSG melalui pernyataan resminya, Kamis (9/12/2021).
Sebelumnya, MSG melalui Pj Direkturnya, George Hoa’un menyatakan bahwa pihaknya akan melobi dukungan pemimpin MSG dan komunitas internasiona atas nama Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS) Kaledonia Baru sehubungan dengan permintaan mereka untuk penundaan referendu ketiga dan termasuk yang terakhir bagi rakyat Kanaky.
“Setelah pertemuan zoom [virtual], kami akan melobi dukungan Pemimpin MSG dan komunitas internasional atas nama Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS) Kaledonia Baru, sehubungan dengan permintaan mereka untuk penundaan dalam referendum ketiga [desember 2021] dan terakhir.”
Sebelumya, pada 8 Desember 2021, pemimpin organisasi koalisi masyarakat sipil NGO gereja di Pasifik mendesak kepada pemerintah Prancis untuk menunda pelaksanaan referendum bagi New Caledonia yang hendak dilaksanakan pada 12 Desember 2021.
Organisasi masyarakat sipil dan gereja di Pasifik yang mendesak adalah Pacific Network on Globalisation, Melanesian Indigenous Land Defence Alliance, Pacific Conference of Churches, Fiji Council of Social Service, Youngsolwara Pacific, Pacific Movement Aotearoa Pacifika, Development Alternative with Women fo a New Era.
Pewarta: Arnold Belau
