Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah akan Minta Presiden Tarik Pasukan Non Organik dari Nduga

0
1096

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Para Bupati di Wilayah Pegunungan Tengah yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah akan bertemu dengan presiden untuk meminta presiden dan jajarannya menarik pasukan non organik yang ada di wilayah kabupaten Nduga, Papua.

Befa Yigibalom, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, di hadapan masyarakat kabupaten Nduga menyatakan pihaknya setuju dan akan mendesak negara (Preisden) dalam waktu dekat agar pasukan non organik ditarik dari Kabupaten Nduga, Papua.

Pernyataan bahwa akan bertemu dengan presiden untuk mendesak negara tarik pasukan non organik disampaikan Yigibalom menanggapi desakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Nduga. Dimana dia menyebutkan bahwa banyak masyarakat Nduga masih ada di luar dari kabupaten Nduga karena masih ada pasukan non organik.

“Menanggap itu saya mau katakan bahwa selama ini saya diam. Dan keadaannya bagaimana? Tapi hari ini saya sebagai Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah setuju untuk tarik pasukan non organik dari kabupaten Nduga,” ungkap Befa pada Rabu, (12/1/2022) di acara peneyelesaian masalah pertikaian warga Nduga dan lany jaya di wamena.

Baca Juga:  Kasus Moses Yewen Belum Jelas, Kepala Distrik Fef Tolak Kehadiran Satgas Yonif 762

Befa meminta kepada seluruh warga asal Kabupaten Nduga untuk terus berdoa kepada Tuhan karena pihaknya dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menghadap Presiden RI untuk menarik pasukan non organic.

ads

“Kami ada rencana untuk menghadap Presiden, jadi demi nama Tuhan, kami minta tarik pasukan non organic dan masyarakat akan pulang. Kami akan berjuang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi setelah bulan janauari [2022] berakhir, kami akan ke Jakarta dan kami akan ketemu Panglima TNI dan seterusnya,” tegasnya.

Dia juga selaku Bupati Lany Jaya, mengapresisasi atas upaya atau perjuangan yang di lakukan sebelumnya oleh Bupati Nduga, terkait persoalan di Kabupaten Nduga.

“Adik Bupati (Nduga) ini saya saksi, di depan Panglima sudah rebut – rebut juga. Tapi kami akan sama – sama akan pergi lagi. Jadi adik sudah berjuang luar biasa,” katanya memberikan apresiasi kepada bupati Nduga.

Baca Juga:  Freeport Mulai Kirim Konsentrat Tembaga ke Smelter Baru

Dia meminta Dandim 1702 Jayawijaya untuk buka koramil diwilaya tersebut.

“Kami juga minta supaya keluarga di sana jaga juga keamanan. Tidak boleh baku gigit lagi kalo pak Dandim yang masuk,” kata Yigibalom.

Sementara itu, Ketua dewan perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga, Jayawijaya, Lany Jaya dan Pemerintah Daerah lainnya dimana menjadi tempat pengungsian warga Nduga dan juga TNI dan Polri untuk bekerja sama mengembalikan masyarakat Nduga ke wilaya atau kampung halamannya mereka.

“Kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya tidak mau terjadi masalah seperti ini lagi, sehingga saya minta dengan hormat kepada pimpinan – pimpinan daerah, untuk bicarakan dengan propinsi dan pusat untuk hari ini juga masyarakat saya kembalikan ke daerah. Saya tidak mau masyarakat saya tinggal mengungsi di tengah daerah orang lain baru bikin masalah begini saya tidak mau,” pinta Ikabus.

Baca Juga:  Kata Para Tokoh dan Aktivis Terkait Gerakan “All Eyes on Papua”

Melihat kondisi wilaya Nduga di beberpa distrik yang ditinggalkan oleh warga yang keluar mengungsi, hingga kini masi kosong , lanjut dia, sebagai Ketua DPRD Kabupaten setempat meminta untuk rakyat Nduga dipulangkan dan meminta untuk tarik TNI dan Polri non organik yang menetap di wilaya tersebut.

“Pulangkan masyarakat saya. Dan saya ketua DPRD Nduga saya mau bikin ruma untuk mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPR Propinsi Papua, Namantus Gwijangge menjelaskan, kepala kamoung yang menjadi korban di Wamena itu harusnya bisa tinggal di Nduga, tetapi karena ada konflik bersenjata, maka ia tinggal di Wamena dan menjadi masalah.

“Saya berharap untuk mengikuti keputusan presiden yang baru dikeluarkan oleh Presiden Jokowi untuk ubah pendekatan militer yang ada di Nduga untuk segera rubah dengan pendekatan yang lain. Kedepan segerah lakukan itu. Kami mendukung penuh keputusan preseden joko widodo itu,” harap Namantus.

Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaKNPB Tolak Propaganda Humanis ala Indonesia
Artikel berikutnyaNegara Tidak Sediakan Vaksin Halal, Pigai: Negara Abaikan HAM dan Kebutuhan Umat Islam