JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kombas HAM), Ahmad Taufan Damanik mengaku pihaknya telah menginisiasi dialog damai antara pemerintah Joko Widodo dan orang asli papua (OAP), termasuk dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Taufan mengklaim Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD hingga TNI-Polri telah setuju untuk melakukan dialog damai tersebut.
“Disetujui presiden. Sudah beberapa kali kita ketemu beliau setuju. Pak Menkopolhukam, juga panglima TNI–yang dulu dan sekarang–juga mengapresiasi. Kalau kapolri sudah dari awal mengapresiasi,” ,” kata Taufan saat ditemui di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (9/3/2022) seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Taufan mengaku pihaknya akan bertolak ke Papua untuk mengurus inisiasi dialog damai itu. Meski begitu, Taufan mengatakan inisiasi dialog damai antara Jakarta dan Papua akan memakan proses yang panjang karena sangat bergantung pada situasi politik, konflik, serta keamanan.
“Kita akan melakukan dan minggu depan kita akan berangkat, inisiasinya, kan prosesnya panjang. Aceh juga dulu kan prosesnya lama, butuh menemui ke mana-mana,” ujarnya.
Taufan menjelaskan Komnas HAM akan jadi pihak yang membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh di Papua, termasuk Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda.
Taufan mengklaim kelompok pro-kemerdekaan akan jadi kelompok prioritas untuk diajak berdialog damai. Selain itu, pihaknya juga akan mengajak dialog para tokoh adat dan gereja. Ia berkata jika semua tokoh bersedia, dialog damai bisa dilangsungkan.
“Meskipun ini lembaga negara, istilahnya Indonesia, mereka masih sangat menghormati. Tim kita di sana sering bertemu dan saling kontak. Dan mereka bersedia, kalau difasilitasi Komnas HAM, mereka katakan bersedia,” kata dia.
“Paling pokok ya mereka (kubu pro-kemerdekaan). Tapi kan ada juga yang lain, misalnya tokoh adat yang tidak bicara merdeka atau tidak merdeka tapi bicara perlindungan hak ulayat mereka, tokoh gereja lain lagi misalnya, tapi tokoh OPM adalah yang paling pokok,” imbuhnya. (*)
