WAMENA, SUARAPAPUA.com — Bazoka Logo Menteri Urusan Politik Pemerintahan Sementara ULMWP (Provisonal Government of West Papua) meminta rakyat West Papua dari Sabang sampai Samarai untuk lakukan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-61 tahun dimana bangsa Papua mendeklarasikan embrio pembentukan Negara West Papua.
Himbauan itu disampaikan, Bazoka Logo, kepada seluruh rakyat West Papua kepada suarapapua.com tidak lama ini.
Ia menjelaskan, selain peringati 1 Desember sebagai hari lahirnya embrio West Papua, juga pihaknya akan merayakan Hari Ulang Tahun ke-2 untuk pembentukan Pemerintahan Sementara ULMWP (Provisonal Government of West Papua) yang telah dideklarasi Benny Wenda pada 1 Desember 2020.
“Pada tanggal 1 Desember 2022 juga, seantero West Papua dan solidaritas internasional di seluruh dunia akan memperingati hari bersejarah bangsa Papua untuk usia yang ke-61 tahun, dimana bangsa Papua mendeklarasikan embrio pembentukan negara West Papua, diantaranya bendera negaranya Bintang Fajar dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua pada 1 Desember 1961 di West Papua,” katanya.
Kebangkitan bangsa Papua, kata Logo, terus berlangsung dengan lahirnya sejumlah peristiwa politik oleh anak bangsa, hingga berujung pada deklarasi persatuan yang disebut Deklarasi Saralana pada 6 Desember 2014 di Port Vila Vanuatu, yaitu lahirnya ULMWP sebagai puncak dari semua peristiwa.
“Pasca persatuan bangsa Papua, berjalannya waktu ULMWP, (United Liberation Movement for West Papua) terus mendapat dukungan yang kuat secara luas dan masif dari seluruh dunia hampir di semua tingkatan (grass-root hingga state),” pungkasnya
Kata dia, ULMWP sebagai representasi politik bangsa Papua telah bermetamorfosis melalui sidang-sidang resmi. Diantaranya, dari sebelumnya ULMWP berstatus sebagai wadah koordinatif kemudian ditingkatkan atau di-up-grade menjadi status lembaga politik semi-Pemerintahan yang sah dengan Undang-Undang Dasar sebagai payung hukum Penentuan Nasib Sendiri West Papua yang diumumkan 20 Oktober 2020 di Port Numbay.
Lanjut dia, Undang-Undang Dasar dimaksud telah menghargai dan mengakomodir semua peristiwa hukum dan politik yang dilakukan anak bangsa, yaitu mulai dari peristiwa 1 Desember 1961, 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 27 November 1997, 4 Juni 2000, 16 Agustus 2004, 1 Desember 2005, 1 Juli 2006, 19 Oktober 2011, 9 April 2012 hingga Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 tanpa memilah satu pihak tertentu.
Dalam momentum ini juga, secara khusus, kata Mentri Urusan Politik, kami mengenang Filep Karma, Zode Hilapok, Jonah Wenda, dan semua tahanan politik West Papua yang meninggal tahun ini, juga ketua West Papua Council ULMWP Wilayah Anim-Ha di Merauke (Panggrasia Yeem) dan pejuang kemerdekaan West Papua di Belanda (Leonie Tanggahma) dan pejuang lainnya yang tak disebutkan.
“Kami juga mendoakan para pengungsi rakyat West Papua yang berada di berbagai tempat akibat operasi militer Indonesia di West Papua,” katanya.
Dikatakan, pihaknya akan merayakan kemajuan dan pengumuman-pengumuman yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir, diantaranya Undang-Undang Dasar, Pemerintahan Sementara, Kabinet, peluncuran Visi Negara Hijau (Green State Vision) bagi bangsa Papua dan dunia, dan pemerintahan wilayah.
Oleh karena itu, menindaklanjuti himbauan Presiden Pemerintah Sementara ULMWP, Benny Wenda pada 15 November 2022.
“Kami minta untuk semua elemen hentikan aktifias dan melakukan doa secara damai untuk rayakan 2 tahun pemerintah sementara dan refleksik 61 tahun manifesto politik kemerdekaan Papua,” ujarnya.
Logo menyarankan untuk lakukan ibadah doa dimaksud dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh sampai dengan pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada. Sedangkan upacara resmi pengibaran bendera negara dan pernyataan kenegaraan secara resmi oleh Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) akan berlangsung di negara Papua New Guinea, Republik Vanuatu, Belanda, dan Inggris.
REDAKSI
