JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Konferensi Gereja-gereja Pasifik atau PCC menyerukan pemboikotan semua produk dan program Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, hingga Jakarta mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke tanah Papua.
PCC mengatakan bahwa hal ini diperlukan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan terus terjadi – termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan kekerasan sistemik oleh aparat polisi dan militer Indonesia.
Pendeta James Bhagwan, Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-gereja Pasifik mengatakan seruan boikot diserukan sebagai tanggapan atas kurangnya kemauan politik oleh Pemerintah Indonesia untuk menghormati komitmen mereka terhadap hak asasi manusia.
Hal ini harus ditepati oleh Pemerintah Indonesia untuk menghormati komitmen mereka terhadap kunjungan mereka pada empat tahun lalu.
Pdt. James mengatakan mereka [Indonesia] tahu bahwa Pasifik adalah pasar besar untuk produk Indonesia, dan mereka berharap dengan memobilisasi konsumen, hal itu akan menunjukkan bahwa orang-orang Pasifik berdiri dalam solidaritas dengan saudara-saudara mereka di Tanah Papua.
Universal periodik Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-41 bulan lalu mengangkat keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi di wilayah Papua Barat, dan juga menyerukan kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia.
Direktur Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk hak asasi manusia, Achsanul Habib, telah menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia menurut hukum internasional, dan bahwa wilayah tersebut menghadapi tantangan keamanan dari apa yang disebutnya sebagai kelompok separatis bersenjata.
Dialog damai diperlukan di Papua Barat
Koordinator Observatorium Papua untuk Hak Asasi Manusia (POHR) mengatakan dialog damai untuk mengakhiri konflik di Papua tidak akan terjadi tanpa keterlibatan lembaga-lembaga internasional.
Thomas Syufi mengatakan dialog damai hanya bisa terwujud jika ada keterlibatan lembaga-lembaga HAM internasional yang kredibel dan independen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua Barat.
Namun, ia pesimis akan ada penyelesaian dalam waktu dekat.
“Saya pesimis langkah yang diambil Komnas HAM untuk menfasilitasi dialog Jakarta-Papua akan berhasil. Bagi saya, terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan, seperti ada agenda tersembunyi atau dialog hanya dipentaskan.”
Syufi mengatakan bahwa dialog damai Jakarta-Papua sulit diwujudkan karena pihak-pihak yang bertikai adalah pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua Barat yang diwakili oleh gerakan kemerdekaan.
Editor: Elisa Sekenyap
