JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua mendesak pemerintah daerah di Tanah Papua agar harus komitmen terhadap perlindungan hutan dan lingkungan hidup demi eksistensi masyarakat adat Papua.
Maikel Primus Peuki, direktur eksekutif WALHI Papua, menyatakan, fakta hingga hari ini tidak sedikit hutan Papua mengalami kerusakan hebat akibat berbagai pengaruh antara lain gencarnya perusahaan sawit, proyek industri ekstraktif, perusahaan tambang, dan berbagai jenis kegiatan investor lainnya atas dasar izin pemerintah pusat.
Kata Primus, Tanah Papua dikenal dengan hutan yang kaya akan flora dan fauna di darat. Dari total hutan seluas 94,1 juta hektar atau 50,1% di seluruh Indonesia, 40% hutan primer ada di Papua dan Papua Barat.
Hutan Papua adalah suatu-satunya hutan Indonesia yang memiliki tingkat keragaman hayati tertinggi di dunia, dengan 20.000 spesies tanaman, 602 jenis burung, 125 mamalia dan 223 reptil.
“Begitu pentingnya hutan bagi kehidupan manusia, apalagi hutan sebagai sumber utama mata pencaharian bagi masyarakat adat di Tanah Papua, sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi hutan Papua. Komitmen pemerintah harus dibuktikan secara nyata melalui kebijakan,” ujar Peuki dalam siaran persnya.
Tanah Papua memiliki banyakpulau kecil. Terdapat 3.676 pulau yang punya nama dan 6 pulau tanpa nama. Dari pulau-pulau kecil yang ada saat ini memiliki kawasan hutan mangrove dengan berbagai manfaatnya.
Kenyataan setelah adanya kebijakan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua, kata dia, memicu banyak polemik dari berbagai sektor. Pemerintah Papua, baik itu 4 provinsi yang baru maupun dua provinsi induk harus komitmen dalam perencanaan pembangunan yakni perlindungan tentang lingkungan dan hutan Papua.
“Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, kajian lingkungan hidup strategis, rencanan tata ruang wilayah kota, analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen perencanaan lainnya harus dibahas dengan melibatkan semua pihak terkait, baik itu lembaga masyarakat, organisasi lingkungan dan bahkan masyarakat adat Papua yang masih eksis berada dalam lokasi strategis di Tanah Papua,” ujarnya.
Hadirnya provinsi baru membuat masyarakat adat Papua seakan belum siap dalam menghadapi keadaan kedepannya dengan keberadaan masyarakat yang masih tergantung dengan hutan. Tidak hanya itu, ancaman juga datang dari banyak investor yang sedang beraktivitas di berbagai kabupaten dan kota di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat maupun empat provinsi DOB.
Untuk mengatasi problem demikian, seperti persoalan semakin terancamnya hutan Papua dan masyarakat adat Papua, Primus yakin memang membutuhkan sebuah kebijakan dan regulasi yang berbasis pada kondisi faktual. Tentunya dalam perspektif sensitif ekologi dan perubahan iklim, perlu ada kebijakan dan regulasi nantinya melihat aspek perlindungan, rehabilitasi dan memperhitungkan lingkungan hidup untuk menghitung potensi yang akan hilang serta dampaknya bagi keberlanjutannya di sekitar hutan dan dalam hutan serta kawasan pesisir pulau kecil.
Untuk itu, seluruh masyarakat adat Papua diharapkan agar sesegera mungkin memetakan dan mendokumentasikan semua wilayahnya sebelum hilang akibat bencana ekologi dan krisis iklim yang bakal melanda hutan Papua dan masyarakat adat Papua terutama masyarakat adat Papua yang masih memiliki hutan adat dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Walhi Papua juga mendesak pemerintah se-Tanah Papua untuk mengevaluasi dan menghentikan semua izin perusahaan sawit, hutan tanaman industri, dan proyek industri ekstraktif di dalam kawasan hutan adat Papua serta wilayah pesisir dan pulau kecil.
Selain itu, kata Peuki, pihaknya terus mendorong pemerintah menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat di wilayah baik di sekitar hutan Papua dan pesisir pulau kecil serta segera menyusun skema penyelamatan kawasan dan masyarakat hutan adat Papua dan kawasan pesisir dari ancaman dampak buruk krisis iklim.
REDAKSI
