JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Rencana kedatangan presiden Joko Widodo ke Jayapura, Papua, meski belum dipastikan waktunya, ditolak sejumlah pihak yang menganggap sekadar upaya pencitaan semata. Sikap tolak salah satunya datang dari mahasiswa Papua di kota Jayapura.
Presiden Republik Indonesia direncanakan akan meresmikan gedung Papua Muda Inspiratif yang dibangun di Youtefa, Abepura, kota Jayapura. Juga beberapa agenda lainnya.
Salmon Wantik, ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) Jayapura, menyatakan menolak kedatangan presiden Jokowi di ibu kota provinsi Papua.
Saat jumpa pers di Waena, kota Jayapura, Jumat (17/3/2023), Salmon menilai kehadiran presiden Jokowi berulang kali di Papua hanya bicara soal infrastruktur dan ekonomi. Sementara Papua membutuhkan pembangunan suprastruktur, termasuk persoalan kemanusiaan.
“Hal yang paling penting adalah bagaimana HAM Papua harus diperhatikan baik. Orang asli Papua maupun non Papua yang ada di Tanah Papua harus hidup aman dan nyaman. Itu yang mestinya diperhatikan oleh kepala negara,” ujarnya.
Selain berbagai kasus pelanggaran HAM sebelumnya, terbaru adalah insiden berdarah di Wamena, kabupaten Jayawijaya, yang mengorbankan 10 orang tewas dan puluhan orang luka-luka hingga kini pelakunya belum diproses.
Begitupun situasi di Dekai, kabupaten Yahukimo, hingga warga mengungsi ke tempat aman. Keselamatan masyarakat terancam. Situasi tersebut butuh kebijakan negara.
“BEM Uncen berharap, presiden Jokowi memilih masyarakat Papua aman, bukan bicara infrastruktur melulu. Yang mau menikmati itu manusia, maka semua orang yang ada di Papua harus diperhatikan. Aman situasinya, dan kasus HAM ditangani. Jangan dibiarkan terus menerus,” tegas Wantik.
Fakta di Papua, diakuinya selalu tak sepi dari berbagai kejadian mengerikan. Hingga terjadi pengungsian di beberapa tempat, dampaknya dalam berbagai aspek sangat dirasakan warga negara Indonesia.
“Maka itu, presiden Joko Widodo harus membuka diri untuk dialog antara pemerintah Indonesia dan TPNPB mau seperti. Itu dulu. Kalau tidak, di Papua akan terus menerus terjadi konflik,” tekan Salmon.
Sementara itu, Yato Murib, ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fisip Uncen, berharap agar presiden RI ke Papua mau simpati terhadap kondisi Papua hari ini.
“Hal terpenting itu manusia, sehingga kami mahasiswa Uncen tolak kedatangan presiden Joko Widodo kalau hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan ekonomi, apalagi yang berbau pencitraan saja,” ujar Murib.
Senada ditegaskan Soni Kobak, ketua BEM Fisip Uncen.
Menurut Kobak, presiden RI ke Jayapura untuk menyelesaikan pelanggaran HAM boleh saja datang. Tetapi jika sebatas jalan-jalan untuk bikin senang rakyat, sebaiknya tak perlu sampai repot mencari perhatian publik.
“Kami menilai bahwa tidak ada artinya presiden Jokowi ke Papua selama masalah kemanusiaan tidak pernah ditangani, pelanggaran HAM tetap berlanjut, banyak rakyat sipil tewas. Orang Papua butuh upaya mengakhiri penderitaan panjang. Presiden mau ke sini untuk akhiri konflik itu boleh saja datang. Tetapi kalau itu tidak bisa tangani cepat, ya tetap kami tolak Jokowi datang,” ujarnya.
Pewarta: CR-01
Editor: Markus You
