JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Gerakan Papua Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) meminta Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk membahas perang yang sedang berlangsung di Papua Barat, yang mana eskalasi meningkat di depan mata pintu Australia–dengan Perdana Menteri Selandia Baru selama pertemuan bilateral mereka di Australia akhir pekan mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Akouboo Amatus Douw, Kepala Urusan Luar Negeri dan Ketua Dewan Diplomatik dalam pernyataannya kepada suarapapua.com, Sabtu (22/4/2023).
Amatus Douw dalam siaran pers itu mengatakan, selama serangan militer yang terjadi baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Ndugama dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Phillips Mark Mehrtens yang gagal telah berakibat pada penembakan terhadap dua warga sipil Ndugama hingga meninggal dunia.
Dengan penembakan itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB OPM) membalas dengan membunuh 4 anggota militer Indonesia, dan menyita senjata mereka, termasuk 3 senapan mesin, 9 senapan sniper dan lebih dari 3.000 butir amunisi.
Mayat aparat TNI dan Polri yang ditembak mati TPNPB, kata Douw, hingga kini masih ada di daerah Ndugama.
“TPNPB akan mengizinkan TNI mengambil jenazah mereka. OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung ini.”
“Sekarang dalam 6 dekade yang menjadikannya salah satu konflik yang berkepanjangan dalam sejarah – untuk diakhiri dengan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional) sebagaimana disyaratkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Menurutnya, Papua Barat diduduki secara ilegal oleh Indonesia. Resolusi PBB 2504 (XXIV) hanya ‘Mencatat’ laporan setelah ‘Act of Free Choice’ palsu pada tahun 1969, di mana militer Indonesia memilih hanya 1026 laki-laki Papua dari hampir 1 juta orang.
Hanya 0,1 persen dari orang-orang yang dipaksa dibawah todongan senjata api untuk memilih Indonesia.
Ditegaskan, perlu ketahui bahwa belum pernah ada keputusan PBB yang mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua.
Klaim Indonesia atas wilayah Papua harus dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk pendapat hukum sebagaimana diarahkan oleh Pasal 37 Piagam PBB.
Papua Barat sedang berperang dengan kediktatoran militer fasis yang diciptakan oleh Tentara Kekaisaran Jepang selama perang Pasifik. Rakyat Papua berjuang bersama ANZACS untuk mencegah Jepang menginvasi Australia dan Selandia Baru pada waktu perang dunia dua.
“Oleh karena itu, OPM menyerukan kepada Australia dan Selandia Baru untuk menegakkan program aksi Resolusi 2621 (XXV) PBB untuk implementasi penuh deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara dan rakyat kolonial. Di mana negara-negara anggota akan memberikan bantuan atas semua yang diperlukan, berupa moril dan material kepada bangsa-bangsa di wilayah penjajahan dalam perjuangannya untuk memperoleh kemerdekaan.”
“TPNPB OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami dan mengirimkan tentara Australia dan Selandia Baru ke Papua dan memberikan senjata, amunisi, granat, roket, dan peralatan telekomunikasi lainnya,” kata Amatus Douw.
Permintaan itu diajukan lantaran pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang, kemudian mengirimkan personel besar-besaran yang dilengkapi dengan peralatan perang militer ke Ndugama, dan itu perang penindasan kepada orang asli Papua.
“Oleh karena itu, kami juga menyerukan kepada negara-negara anggota PBB yang memang memberikan bantuan militer ke Ukraina, sekarang saatnya memberikan bantuan yang sama kepada TPNPB OPM untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat,” tukasnya.
Jubir TPNPB Akui Surat Permintaan Senjata ke Negara Anggota PBB
Permintaan senjata kepada negara anggota PBB itu diakui Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB – Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“TPNPB melalui dewan diplomatik secara resmi dan terbuka mengumumkan bantuan peralatan perang kepada negara-negara anggota PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru,” kata Jubir TPNPB, Sebby Sambom.
Menurut Sebby, pihaknya dari Pengendali Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM dibawah Kepala Staff Umum Mayjen Terryanus Satto benar mengumumkan bantuan senjata kepada negara-negara anggota PBB.
“Hal yang sama juga TPNPB mohon bantuan senjata kepada negara-negara anggota PBB lain yang tertarik untuk membantu bangsa Papua,” ujar Sebby.
Kata Sebby, permintaan bantuan senjata itu dikeluarkan sesuai dengan peningkatan status operasi militer di Tanah Papua oleh Panglima TNI baru-baru ini.
“Surat tersebut sudah dikirim kepada Pemerintah New Zealand dan juga kepada Pemerintah Australia.”
Alasan permintaan senjata ke negara-negara anggota PBB, kata Sebby, tentu karena sesuai dengan pernyataan Panglima TNI yang menaikan status perang dengan TPNPB di Tanah Papua.
“Karena Indonesia sudah deklarasikan perang lawan orang asli Papua, maka TPNPB butuh senjata supaya perlawanan [perang] harus seimbang. Hal itu sesuai dengan mekanisme internasional dalam perang, yang dijamin hukum internasional berdasarkan Piagam PBB.”
“Supaya kami lihat, siapa yang jago dan akan jadi pemenang dalam perang pembebasan nasional di Papua Barat,” ujarnya.
Panglima TNI Naikan Status Operasi Menjadi Siaga Tempur
Peningkatan status operasi menjadi siaga tempur oleh Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono dilakukan ketika upaya pembebasan sandera pilot asal Selandia Baru, Phillips Mark Mehrtens mengalami kebuntuan dengan terjadinya kontak tembak antara aparat TNI/Polri dan TPNPB Kodap III Ndugama yang menewaskan sejumlah anggota TNI.
Atas kejadian itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Selasa (18/4/2023) menyatakan meningkatkan status operasi militer di sejumlah wilayah di Tanah Papua menjadi siaga tempur.
Setelah status itu ditingkatkan, dikabarkan terjadi pendropan pasukan ke sejumlah daerah, terutama di Mimika, provinsi Papua Tengah, Wamena dan Yahukimo, provinsi Papua Pegunungan, serta Maybrat, provinsi Papua Barat Daya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Elisa Sekenyap
