WAMENA,SUARAPAPUA.com— Para pemimpin lima Negara Melanesia menghindari pembaruan definitif mengenai status permohonan keanggotaan penuh Organisasi Pembebasan Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila.
Seperti diberitakan, Radio New Zealand, Jumat (25/8/2023) bahwa pertemuan tersebut berakhir dengan anti-klimaks setelah para pemimpin gagal merilis rincian hasil akhir atau berbicara kepada media.
Namun, perdana menteri Vanuatu, Alatoi Ishmael Kalsakau, menyatakan bahwa KTT Pemimpin Kelompok Ujung Tombak Melanesia ke-22 dipuji sebagai KTT yang “paling berkesan dan sukses”.
Pernyataan perdana menteri Vanuatu itu disampaikan ketika para pemimpin MSG menandatangani dua deklarasi baru dalam upaya mereka untuk membuat sub-kawasan ini lebih berpengaruh.
Selain tuan rumah [Vanuatu], pertemuan yang dihadiri oleh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji dan FLNKS Kaledonia Baru itu mendeklarasikan dua perjanjian, yaitu tentang perubahan iklim, dan tentang Saling Menghormati, Kerja Sama dan Persahabatan untuk memajukan inisiatif keamanan dan kebutuhan negara-negara Melanesia.
Seperti yang diberitakan RNZ bahwa “dokumen itu bertujuan untuk menangani kebutuhan keamanan nasional di kawasan MSG melalui kipung, tok stori, talanoa, dan storian Pacific Way dan diikat oleh nilai-nilai bersama dan kepatuhan terhadap budaya dan tradisi Melanesia,” kata Kalsakau.
Perdana Menteri Vanuatu, Alatoi Ishmael Kalsakau mengatakan para pemimpin (MSG) “mengambil isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, denuklirisasi, dan hak asasi manusia serta menerapkan kebijaksanaan kolektif” untuk mengatasi isu-isu yang ada di meja perundingan.
Melewati Papua
Menurut Kalsakau, masalah keanggotaan United Liberation Movement for West Papua merupakan salah satu agenda penting dalam pertemuan di Port Vila.
Namun, tidak ada informasi terkini yang diberikan dan para pemimpin menghindari tampil di depan media kecuali untuk kesempatan berfoto.
Benny Wenda, Ketua ULMWP mengatakan kepada RNZ Pacific, Kamis (24/8/2023) malam bahwa dirinya masih belum mengetahui hasil pengajuan keanggotaan mereka, tetapi dia “yakin” akan hal itu.
“Saya belum tahu hasilnya. Mungkin malam ini pimpinan akan mengumumkannya di resepsi,” kata Wenda.
“Sejak awal saya yakin bahwa inilah saatnya bagi para pemimpin untuk memberikan keanggotaan penuh kepada kami, sehingga kami dapat terlibat dengan Indonesia.”
Menurut Sekretariat MSG, komunike final diperkirakan akan dirilis pada Jumat.
Namun kemungkinan besar permasalahan West Papua akan dirujuk ke Forum Kepulauan Pasifik untuk diselesaikan.
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan setelah penandatanganan “mengenai isu-isu yang diangkat sehubungan dengan Papua Barat, masalah ini akan ditangani di Forum Kepulauan Pasifik”.
“Para pemimpin dari Pasifik juga akan mengunjungi Jakarta dan Paris” untuk mengangkat isu kedaulatan dan hak asasi manusia,” ujarnya.
Kalsakau mengatakan ia berharap dapat memajukan penerapan rekomendasi-rekomendasi penting dari KTT Pemimpin MSG ke-22 yang juga mencakup “mendukung seruan para Pemimpin Forum pada tahun 2019 untuk kunjungan OHCHR ke Papua Barat”.
Indonesia Bangga
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Mansury, mengatakan Indonesia bangga menjadi bagian dari keluarga Melanesia.
Indonesia adalah anggota asosiasi MSG dan mengatakan mereka tidak menerima permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh karena bertentangan dengan prinsip dan piagam pendirian MSG.
Dalam pertemuan minggu ini, delegasi Indonesia melakukan walk out ketika perwakilan ULMWP melakukan intervensi.
Beberapa aktivis Papua Barat mengatakan tindakan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memahami cara Melanesia.
“Anda tidak boleh keluar dari sebuah pertemuan sakral ketika Anda diundang untuk menjadi bagian darinya,” kata seorang pengamat.
Namun Mansury mengatakan Indonesia berharap untuk “terus meningkatkan, meningkatkan dan memperkuat kolaborasi masa depan antara Indonesia dan seluruh negara Melanesia”.
“Kami sebenarnya adalah saudara Melanesia dan kami berharap dapat terus mempererat tali silaturahmi bersama,” ujarnya.
Seperti diberitakan RNZ bahwa Australia dan Tiongkok hadir sebagai tamu istimewa atas undangan pemerintah Vanuatu. Tiongkok mendukung pemerintah Vanuatu untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut.
