PartnersCOP28: Berbagai Negara Menyerukan 'paket energi' yang Akan Dihasilkan Dari Konferensi

COP28: Berbagai Negara Menyerukan ‘paket energi’ yang Akan Dihasilkan Dari Konferensi

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sekitar dua lusin negara yang menamakan diri mereka dalam koalisi ambisi tinggi iklim (HAC) menyerukan sebuah “paket energi” yang akan dihasilkan dari konferensi iklim PBB di Dubai.

Berbicara pada World Leaders Summit di COP28 di Dubai, Presiden Palau, Surangel Whipps Jr, mengatakan bahwa para pemimpin HAC mengakui bahwa dunia “keluar dari jalur” untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat.

Namun, ia mengatakan bahwa koalisi yang terdiri lebih dari 20 negara, termasuk Selandia Baru, Fiji, Federasi Serikat Mikronesia, Samoa, Tuvaua, dan Vanuatu dari Pasifik, “tetap berkomitmen” untuk mencapai target 1,5 derajat.

“Dampak buruk dari krisis iklim sudah dirasakan di seluruh dunia,” kata Whipps Jr.

“Pada COP28, tanggapan kita terhadap Global Stocktake haruslah berupa keputusan yang melindungi integritas Perjanjian Paris dan membuat kita berada di jalur yang tepat untuk tetap berada di dalam batas suhu 1,5 derajat Celsius, dan menuju dunia yang lebih adil dan tangguh.”

“Untuk melakukan hal ini, kita perlu menyetujui paket energi yang membuat kita berada di jalur yang tepat untuk tetap berada di dalam batas 1,5C dan mencapai puncak emisi pada tahun 2025.”

“Ini berarti melipatgandakan energi terbarukan, menggandakan efisiensi energi, memastikan akses energi bersih global, dan menghapus bahan bakar fosil secara bertahap.”

Baca Juga:  Seruan Mosi Tidak Percaya Kepada PM Marape Setelah Kerusuhan Mematikan di PNG

Whipps Jr mengatakan bahwa ada juga kebutuhan untuk “pagar pengaman untuk memastikan bahwa teknologi pengurangan tidak digunakan untuk menunda tindakan iklim atau membenarkan ekspansi fosil lebih lanjut”.

HAC juga menyerukan agar komitmen pengurangan emisi dimasukkan ke dalam revisi dan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) yang baru yang selaras dengan 1,5 derajat.

“Kita tidak bisa membiarkan negara-negara dipaksa untuk memilih antara memerangi kemiskinan dan berjuang untuk planet kita,” katanya.

“Setiap negara harus dapat menyampaikan rencana dan kebijakan iklim untuk berkontribusi terhadap masa depan yang lebih aman. Akuntabilitas atas komitmen yang ada sangatlah penting. Triliunan dolar akan dibutuhkan. Kita membutuhkan kesepakatan baru mengenai pendanaan iklim yang mencakup semua lembaga keuangan yang relevan dan selaras dengan Perjanjian Paris.”

COP28 dimulai pada hari Jumat dengan kesepakatan terobosan mengenai dana kerugian dan kerusakan – sesuatu yang telah diadvokasi oleh negara-negara yang rentan terhadap iklim.

Menanggapi dana tersebut, Whipps Jr mengatakan bahwa sudah ada beberapa kemajuan penting di Dubai.

Ia mengatakan bahwa beradaptasi terhadap dampak iklim adalah hal yang “mendesak… dan akan menyelamatkan banyak nyawa”.

Negara-negara perlu bekerja sama untuk mendefinisikan Kerangka Kerja Tujuan Global untuk Adaptasi yang membantu memastikan bahwa semua negara dapat melakukan perencanaan dan implementasi adaptasi nasional, katanya.

Baca Juga:  Paus Fransiskus akan Kunjungi PNG pada Agustus 2024

“Perlindungan, pengelolaan dan restorasi alam dan ekosistem yang menjadi tumpuan kita sangatlah penting.

“Kita bersatu dalam komitmen kita terhadap 1,5C, dan masa depan yang aman dan terjamin bagi kita semua. COP ini harus dapat mewujudkannya,” tambahnya.

Para penghasil emisi utama harus tampil di depan
Dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat, Anne Rasmussen dari Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS) mengatakan bahwa target 1,5 derajat dapat dicapai.

Namun hanya jika ada NDC yang lebih ambisius dari negara-negara penghasil emisi besar karena negara-negara kepulauan kecil hanya menghasilkan sekitar satu persen emisi global, ujarnya.

“Kita dapat menjadi ambisius seperti yang kita bisa, namun hal ini menuntut negara-negara penghasil emisi besar untuk tampil terdepan dengan tindakan mitigasi yang sangat ketat. Hal ini akan membutuhkan puncak emisi gas rumah kaca global sebelum tahun 2025 dan mengurangi separuhnya pada tahun 2030 sebelum mencapai emisi nol pada paruh kedua abad ini.”

Rasmussen mengatakan bahwa penelitian terbaru mengindikasikan bahwa hal ini dapat dilakukan dan tahun 2023 adalah tahun dimana emisi mencapai puncaknya.

“Perlambatan pemanasan sangatlah penting, namun untuk memberikan waktu bagi adaptasi dan untuk menghindari kerugian dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.”

Baca Juga:  Pemilik Lahan di Vanuatu Menuntut Perusahaan Cina Membayar Ganti Rugi Penebangan Pohon 

Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim, Ian Fry, setuju bahwa “kita memiliki kesempatan yang sempit” untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat dan “hal ini membutuhkan banyak usaha” dari para penghasil polusi besar.

“Bulan lalu, kita memiliki suhu rata-rata tertinggi dalam catatan yaitu 2 derajat. Jadi untuk menurunkannya ke level 1,5 derajat, dibutuhkan banyak upaya. Hal yang paling penting adalah kita melihat kerusakan di seluruh dunia… jadi kita tentu saja membutuhkan banyak tindakan yang mendesak.

Namun, Fry mengatakan bahwa ia lebih “berhati-hati” daripada berharap bahwa COP28 akan mencapai hasil yang substansial untuk iklim yang rentan setelah tiga dekade negosiasi iklim.

“Sejujurnya, dengan mempertimbangkan lokasi COP, saya agak ragu bahwa kita akan mendapatkan hasil yang substansial,” ujarnya.

“Sepertinya presiden COP mendorong transisi yang adil sebagai hasil utama… artinya kita harus mendukung negara-negara yang bergantung pada ekspor bahan bakar fosil dan masyarakat yang bergantung pada bahan bakar fosil.”

Ia mengatakan bahwa “transisi yang adil” tampaknya akan menjadi tema utama COP28.

“Saya menduga bahwa kita mungkin akan melihat pengumuman-pengumuman yang signifikan mengenai isu tersebut daripada seruan-seruan substansial untuk melakukan lebih banyak tindakan terhadap perubahan iklim.”

Terkini

Populer Minggu Ini:

Anggota DPRP Mendukung Upaya Banding Suku Awyu ke PTTUN Manado

0
“Keterangan penggugat bersama sejumlah saksi yang sudah dihadirkan di ruang sidang mengungkapkan banyak fakta di lapangan. Tapi majelis hakim abaikan itu semua hingga memutuskan menolak gugatan marga Woro. Karena itulah ada upaya banding setingkat di atasnya. Upaya banding ini kami sangat mendukung, bila perlu diterima untuk batalkan putusan sebelumnya,” ujar Laurenzus Kadepa.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.