JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ujaran penghinaan yang dilontarkan Ismail Asso, salah satu anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, dan Muin Asso terhadap Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, mendapat kecaman dari berbagai pihak di Tanah Papua bahkan dari berbagai daerah di Indonesia.
Tino Mote, ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) provinsi Papua Tengah, mengecam tindakan dari Ismail Asso dan Muin Asso. Sebab umat Katolik sangat terluka ketika Uskup Keuskupan Jayapura sebagai pimpinan Agama Katolik di Tanah Papua dilecehkan dengan kata-kata penghinaan.
Oleh karena itu, Tino Mote menyatakan, tuntutan dari umat Katolik Keuskupan Jayapura di Dekenat Pegunungan Papua menyikapi kasus tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
“Bahasa penghinaan dari saudara Ismail Asso dan Muin Asso kepada Bapa Uskup Yanuarius Theofilus Matopai You itu sama saja menghina umat Katolik. Uskup adalah pimpinan umat Katolik. Kami Pemuda Katolik yang ada di provinsi Papua Tengah sangat mendukung aspirasi umat Katolik di Keuskupan Jayapura terutama dari Dekenat Pegunungan Tengah menanggapi bahasa penghinaan itu,” ujar Tino melalui rekaman video, Jumat (9/2/2024).
Pemerintah daerah dan pihak kepolisian menurutnya segera memproses kasus tersebut setelah mendengar aspirasi bahkan secara tertulis juga sudah diberikan.
Selanjutnya, Tino Mote menyampaikan beberapa pernyataan sikap terhadap kasus penghinaan itu.
Pertama, Meminta saudara Ismail Asso dan Muin Asso segera bertanggungjawab atas ucapan penghinaan terhadap Uskup Jayapura.
Kedua, Mendesak pihak kepolisian segera menangkap dan memproses hukum saudara Ismail Asso dan Muin Asso.
Ketiga, Meminta kepada Mendagri dan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan segera mencopot jabatan dari Ismail Asso sebagai anggota MRP Papua Pegunungan.
Keempat, Kalau beberapa tuntutan ini tidak segera diakomodir, kami seluruh umat Katolik di enam provinsi akan aksi demonstrasi besar-besaran di setiap kabupaten dan provinsi.
Sebelumnya, Uskup Jayapura Mgr Yanuarius Theofilus Matopai You menyatakan menolak adanya pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan di lokasi perkebunan produktif masyarakat Hubula di Welesi dan Wouma, Lembah Balim, kabupaten Jayawijaya.
Sikap itu ditentang Ismail Asso dan Muin Asso yang menolak adanya intervensi pihak lain, bahkan disertai kata-kata tidak etis yang merujuk fisik Uskup Jayapura.
Hal tersebut dikecam umat Katolik Dekenat Pegunungan Tengah yang terdiri dari 10 paroki hingga terjadi mobilisasi massa “turun” ke kantor gubernur Papua Pegunungan di Wamena menyampaikan tuntutannya.
Solidaritas makin meluas. Termasuk MRP Papua turut kesal terhadap pernyataan rasis tersebut dan mendukung adanya proses hukum.
Begitu pula umat Katolik dari keuskupan lain bahkan mendesak pihak berwajib memproses pelaku ujaran rasis.
Bahkan, saudara Ismail Asso diminta dicopot jabatannya dari anggota MRP Papua Pegunungan lantaran pernyataannya yang ditujukan kepada Uskup Jayapura meresahkan umat Katolik.
“Kami meminta saudara Ismail Asso dihentikan dari anggota MRP Papua Pegunungan karena ungkapannya menjatuhkan pimpinan umat Katolik Papua. Tindakan itu merupakan sikap yang tidak pantas diungkapkan seorang pemimpin,” ujar Esau Elopere, ketua Dewan Pengurus Pusat Mahasiswa Katolik Cenderawasih Papua dalam pernyataannya di Asrama Kamasan VI Tondano, Sulawesi Utara, Jumat (2/2/2024).
Menurut Esau, pernyataan itu disampaikan mahasiswa Katolik Papua yang terhimpun dari 5 Keuskupan Regio Papua, yaitu Keuskupan Jayapura, Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Agats, Keuskupan Sorong – Manokwari, dan Keuskupan Timika.
Yakobus Wandegau, salah salah mahasiswa Katolik dari Keuskupan Timika menyebut pernyataan Ismail Asso tidak pantas disampaikan. Karenanya, mahasiswa Katolik minta perlu diambil tindakan hukum terhahap pelaku.
Senada ditegaskan Donatus Soter Momo dari Keuskupan Sorong Manokwari.
“Kami sangat mendukung langkah penolakan lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan yang disampaikan Uskup Jayapura, karena hal tersebut merupakan aspirasi rakyat. Masyarakat tidak ingin kehilangan tanah hanya karena kepentingan negara,” ujar Donatus. []
