GMKI: Penyelesaian Persoalan Papua Melalui Pendekatan Humanis

0
1351
Pengurus GMKI, tokoh masyarakat, tamu undangan dan peserta ketika foto bersama usai seminar pada Sabtu (5/10/2019) kemarin. (Dok. panitia seminar)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kabupaten Merauke Provinsi Papua gelar seminar tentang ‘Konflik Papua’ di aula Kantor Bupati Merauke pekan kemarin.

Seminar yang bertemakan “menyelesaikan persoalan rasisme dan persekusi Papua melalui pendekatan humanis” itu diakhiri dengan pelantikan pengurus GMKI Indonesia cabang Merauke periode 2019-2021.

Baca juga: Deklarasi Damai Tolak Rasisme SARA di Sorong Selatan

Ketua Umum PP GMKI Pusat, Korneles Jacob Galanjinjinay dalam paparan materinya mengakui bahwa kedepan pihaknya akan menyuarakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah Papua, karena dinilai kesal terhadap langkah yang kurang solutif dalam penyelesaian persoalan.

Baca Juga:  ULMWP Desak Dewan HAM PBB Membentuk Tim Investigasi HAM Ke Tanah Papua

“Semua pertanyaan dan hasil seminar ini kami akan terus menyuarakan kepada pihak pemerintah, agar ada jalan keluar yang bisa ditempuh,” kata Jacob sebagaimana tertuang pada release pers yang dikirim Ronny Rumboy dari Merauke ke redaksi suarapapua.com, Selasa (8/10/2019).

ads

Sementara, tokoh masyarakat Kabupaten Merauke, John Gluba Gebze mengajak kepada seluruh peserta seminar agar rasa yang terbangun akibat kejadian rasisme harus menjadi motivasi untuk menjadi pemenang dalam segala hal.

Baca Juga:  57 Tahun Freeport Indonesia Berkarya

Baca juga: Anggotanya Dianiaya dan Ditembak, PMKRI Merauke Minta Polisi Bertanggungjawab

“Rasisme yang terjadi di luar Papua dan berdampak buruk di tanah Papua, kita menjadikan sebagai makhluk yang spesial dan populer di muka dunia, seperti Nelson Mandela dan pejuang kemanusiaan lainnya,” kata Gebze.

Akhir dari seminar itu disimpulkan sejumlah hal yang menjadi pernyataan sikap organisasi pemuda GMKI, PMKRI dan mahasiswa Unmus serta organisasi basis etnis lainnya di Merauke.

Pertama, tarik dan kurangi militer non organik di tanah Papua.

Kedua, menjadikan pengungsi konflik Nduga menjadi prioritas sebagai korban kemanusiaan masalah negara.

Baca Juga:  Freeport Indonesia Bangun Jembatan Hubungkan Kampung Banti 2 dan Banti 1

Baca juga: ULMWP: Kami Belum Terima Surat dari Presiden Joko Widodo

Ketiga, meminta agar Presiden Joko Widodo segera melakukan pertemuan intensif dengan seluruh elemen pemerintah daerah, pemuda, mahasiswa dan masyarakat agar membicarakan persoalan yang terjadi saat ini di tanah Papua.

Keempat, meminta agar Wiranto dicopot dari jabatannya serta Kapolri dan Panglima TNI agar melakukan evaluasi mengenai kinerjanya dalam melaksanakan tugas selama beberapa waktu terakhir ini.

Pewarta: Ardi Bayage

Editor: Elisa Sekenyap

Artikel sebelumnyaMasyarakat Yahukimo Terima 800 Unit Rumah Dari Kementerian RI
Artikel berikutnyaDistorsi Peranan Generasi Z Dalam Konflik Papua