Topik: PON
Populer Minggu ini:
Hutan Desa di Wilayah Adat Menghilangkan Hak Masyarakat Adat
“Pemerintah telah menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, namun dapat dihitung dengan jari surat keputusan yang menetapkan hak-hak masyarakat adat, hak atas tanah dan hutan adat, hak untuk melakukan pengadilan adat dan hukum adat, dan sebagainya. Sebaliknya, pemerintah menerbitkan izin baru untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu di wilayah adat, termasuk hutan desa,” tutur Ulimpa.