Gerakan Pembebasan West Papua Menyerukan Dukungan PBB Untuk Referendum Kemerdekaan Pada Tahun 2019

0
5514

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Rex Rumakiek, Pengkampanye veteran untuk kemerdekaan West Papua, yang tinggal di Australia sebagai pengasingan politik. Dia menjabat sebagai Sekretaris United Liberations Movement for West Papua (ULMWP).

Pada malam pengibaran  bendera bintang kejora, sebagai sebuah peringatan tahunan deklarasi kemerdekaan oleh Gerakan Papua Merdeka pada tanggal 1 Desember 1961, Rumakiek adalah bagian dari ULMWP yang mengangkat bendera Bintang Kejora di atas Balai Kota Leichhardt di Sydney.

“Pengibaran bendera di seluruh Indonesia adalah kegiatan terkoordinasi ULMWP,”  jelas Rumakiek yang dilansir media ini dari greenleft.org sebagaimana diwawancarai Wight Leonly Weekly, 13 Desember 2018.

“Kali ini, ada sejumlah besar orang Indonesia yang berpartisipasi. Sebelumnya, petisi West Papua yang meminta referendum juga ditandatangani oleh banyak migran Indonesia.”

Baca juga:Dewan Gereja Pasifik Kembali Menyatakan Dukungannya Terhadap Penentuan Nasib Sendiri Bangsa West Papua

Sementara, pada tanggal 2 Desember,  24 pekerja konstruksi pembangunan jalan terbunuh, di Nduga di daerah pegunungan Tengah Papua.

Sebby Sambon, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang telah menentang proyek tersebut mengakui bahwa pihaknya bertanggungjawab atas serangan tersebut.

Sejak saat itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah meningkatkan kampanye serangan dan pemboman di desa, daerah tersebut. Serangan semacam itu bukanlah hal baru, tepat tiga bulan yang lalu penduduk desa di daerah tersebut juga tewas dan diwarnai dengan operasi militer.

Pembunuhan 24 pekerja konstruksi jalan hanya merupakan “titik siar terbaru dari ketegangan yang ada mengenai kontrak konstruksi jalan yang dijalankan oleh militer Indonesia. Hal tersebut terikat kejadian.”

Rumakiek menjelaskan, “TPNPB perna memperingatkan atas pembangunan proyek tersebut kepada TNI pada tahun 2016, namun Presiden Indonesia Joko Widodo mengabaikannya. Sebagai informasi umum bahwa pekerja yang dipekerjakan perusahaan di sana adalah anggota TNI.

“Pada bulan November, TPNPB mengirim sebuah surat kepada perusahaan konstruksi yang meminta pekerja untuk menghormati upacara bendera West Papua pada 1 Desember 2018, sehingga pekerja disampaikan untuk tidak bekerja pada hari itu. Pada saat itu, salah satu pekerja konstruksi membuat video dari upacara bendera TPNPB, sehingga TPNPB menyerang kamp mereka setelah mereka menolak permintaan TPNPB menghapus video yang diambil.

Baca juga: Uskup New Zealand dan Polynesia: Kami Berdiri Bersama Saudara-Saudari Kami West Papua

Menurut Rumakiek, TNI kemudian menyatakan seluruh kabupaten sebagai “Daerah Operasi Militer (DOM).”

“Ini telah menjadi praktek standar selama bertahun-tahun. Seperti banyak DOM serupa di masa lalu, seluruh desa hancur, termasuk rumah, gereja, sekolah, klinik, tanaman dan hewan. Mereka yang lolos dengan selamat ke hutan tropis atau kabupaten lainnya tidak akan ada yang bisa hidup. TNI juga tidak akan membiarkan bantuan dari luar daerah, termasuk dari Palang Merah atau dari gereja-gereja. Tidak mengizinkan komunikasi dengan dunia luar.”

Orang West Papua mengadakan demonstrasi damai di beberapa kota di Indonesia. Sekali lagi, ini dipenuhi dengan kekerasan dan penangkapan massal. ULMWP mengkampanyekan dukungan internasional dan PBB agar mendukung pemungutan suara West Papua berlangsung tahun 2019.

“Kami akan mengkampanyekan sepanjang bulan Sptember 2019 untuk meyakinkan lebih banyak anggota PBB agar memilih ya untuk resolusi tersebut,” kata Rumakiek.

“Orang Australia harus melobi pemerintah federal untuk mendukung resolusi tersebut. Jika mengabaikan masalah West Papua hanya akan memperpanjang kekerasan dan mempercepat genosida rakyat kami.”

Pewarta : Yance Agapa

Editor: Elisa Sekenyap

Source: greenleft.org