PANIAI, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Kabupaten Paniai diminta tidak lupa untuk menyelesaikan masalah penambangan ilegal di sepanjang kali Degeuwo, Paniai, Papua.
Hal ini diminta lantaran masalah Degeuwo, hingga sekarang belum selesai. Berbagai aktivitas ilegal masih terus dijalankan dengan aman, bebas dan sesuka oleh pengusaha dan perusahaan ilegal di sana.
“Saya lihat Pemda Kabupaten Paniai sekarang punya banyak gebrakan baru untuk memajukan daerah Paniai. Tapi saya mau ingatkan Pemda jangan lupa dengan masalah Degeuwo. Soalnya sampai sekarang masih bermasalah,” kata Yunus Gobai, tokoh pemuda Paniai, kepada suarapapua.com, Selasa (4/6/2019).
Dikatakan, di Degeuwo tidak hanya emas-nya yang dikerok dalam jumlah besar secara liar, berbagai aktivitas ilegal lain juga sudah dan sedang dijalankan, seperti pengiriman minuman keras, wanita penghibur, karaoke, bilyard dan jenis usaha lainnya.
Dan untuk mengamankan semua aktivitas ilegal itu, lanjut Yunus, aparat keamanan dari berbagai satuan militer didatangkan (dikontrak).
“Sehingga kalau dihitung, tidak sedikit masyarakat asli Degeuwo (Mee, Moni dan Wolani) telah menjadi korban (meninggal). Ada karena ditembak aparat keamanan. Kemudian ada juga karena kena penyakit (mematikan) virus HIV/AIDS,” ucap dia.
Tambang ilegal di Degeuwo ini hingga sekarang (2019) kurang lebih sudah beroperasi 16 tahun sejak dibuka tahun 2003.
“Maka luar biasa sekali, kalau Pemda Paniai sekarang tergerak hati mau selesaikan masalah Degeuwo. Tapi kalau tidak, sangat disayangkan. Sama saja dengan pemerintahan lalu-lalu,” tambah dia.
Namun, menurut Yunus, Pemda Paniai tidak boleh punya alasan untuk tidak melihat menyelesaikan masalah Degeuwo, karena sudah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab.
“Sekarang Pemda Paniai antara Eksekutif dan Legislatif yang nanti terpilih, harus berkomitmen bersama. Karena saya pikir tanpa itu, pasti sekali persoalan Degeuwo tidak akan selesai. Malah bisa jadi dimanfaatkan sebagai lahan bisnis kelompok tertentu,” pungkasnya.
Berkaitan dengan ini, Yohanes Kobepa, Sekertaris LPMA SWAMEMO, meyakini pihaknya bersama pemerintahan baru kabupaten Paniai akan menyudahi masalah tersebut yang sudah lama diperjuangkan.
“Perjuangan kami selalu buntut di tingkat pemerintah daerah. Itu yang kami alami dari dulu pemerintah ganti pemerintah. Tapi, saya yakin pemerintah baru Paniai sekarang tidak akan begitu. Pasti masalah Degeuwo, akan direspon baik,” ungkap dia.
Untuk itu, ia berharap, Bupati dan DPRD Paniai yang akan terpilih nanti dapat langsung gelar rapat paripurna membahas regulasi UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba).
“Karena dalam UU itu mengenai semua kekayaan alam yang terdapat, sudah diatur. Disitu diatur bagaimana harus memperoleh IUP atau IUPK Eksplorasi yang legal. Selain itu diatur juga bagaimana melakukan kegiatan mengambil atau mengolah SDA dengan baik dan benar,” jelas Jhon.
Ia juga berharap, wadah Asosiasi Bupati wilayah se-Meepago dapat mendorong masalah Degeuwo.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
