BEM STFT Minta Aparat Hentikan Pendekatan Militer Terhadap Mahasiswa Eksodus

0
1885

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sebagai bentuk solidaritas kepada mahasiswa eksodus dan semua korban pasca demo anti rasisme, mahasiswa Sekolah Tinggi Fajar Timur (STFT) dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STFT) GKI I.S Kijne Jayapura menyatakan, agar negara hentikan pendekatan militer terhadap mahasiswa eksodus dan semua orang yang hidup di tanah Papua serta mengedepankan pendekatan humanis.

Karena semua kejadian yang terjadi di tanah Papua adalah akibat dari ujaran rasisme itu.

Mahasiswa juga mendesak agar hentikan segala bentuk diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Media Sangat Penting, Beginilah Tembakan Pertama Asosiasi Wartawan Papua

Baca juga: A High School Student in Paniai Found Dead

“Negara harus menertibkan Ormas-Ormas reaksioner dan menjamin rasa aman bagi semua orang yang hidup di tanah Papua. Tidak mengatasnamakn orang Papua untuk membawa aspirasi masyarakat secara parsial ke pemerintah Pusat,” kata Erik Aliknoe, Ketua BEM STFT GKI I.S Kijne Jayapura ketika jumpa pers di aula Santo Yosep Fajar Timur Padangbulan, Jayapura, Sabtu (28/9/2019).

ads

Erik yang didampingi pastor Yanuarius Matopai You dan pastor Silvinus Soter mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Papua harus berusaha membuka ruang dialog dengan mahasiswa eksodus dan para rektor perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta se- tanah Papua serta mengakomodir aspirasi mahasiswa eksodus.

Baca Juga:  PWI Pusat Awali Pra UKW, 30 Wartawan di Papua Tengah Siap Mengikuti UKW

Ditempat yang sama, Aris Yeimo, Ketua BEM STFT Fajar Timur mengatakan, negara harus membuka ruang dialog dengan orang asli Papua, semua peguyuban di tanah Papua, pemerintah daerah, Polri, TNI dan semua perusahaan swasta, pemerintah pusat dan juga kepada TPNPB, ULMWP dan orang Papua Diaspora.

Baca juga: Perlakuan Rasisme dari Kolonialisme, Indonesia di Masa Lalu dan Papua di Masa Sekarang

Baca Juga:  KKB Minta Komisi Tinggi HAM Investigasi Kasus Penyiksaan OAP

Oleh sebab itu ia menegaskan agar aparat negara menghentikan pengejaran terhadap orang Papua dengan peralatan yang lengkap karena akan meresahkan kenyamanan masyarakat.

“Ribuan aparat yang dikirim ke Papua berharap untuk tidak kejar orang dengan seragam negara yang lengkap. Karena itu pasti akan menghadirkan trauma dan rasa takut kepada masyarakat sipil baik orang Papua maupun non Papua,” tukas Aris.

Pewarta: Ardi Bayage

Editor: Elisa Sekenyap

Artikel sebelumnyaAksi Kemanusiaan Kosoke Dibatalkan Untuk Menjaga Psikologi Masyarakat Paniai
Artikel berikutnyaGubernur Papua dan PLI Melepas 26 Siswa Untuk Kuliah di Rusia