SORONG, SUARAPAPUA.com— Masyarakat Kota Sorong yang selama ini tinggal di belakang Bandar Udara Domine Eduard Osok meminta Pemerintah Kota Sorong agar memberikan Kompenisasi sebelum pindah ke perumahan sosial yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat.
“Pada saat Wali Kota (Sorong) serahkan kunci secara simbolis, muncul satu satu permintaan yang kami belum sampaikan. Yang kami mau minta waktu itu harus ada kompenisasi saja, tetapi tidak minta ganti rugi,” kata Yoel Tabakore, Ketua RW 01 Distrik Manoi Kota Sorong kepada suarapapua.com, Rabu (8/1/2020).
Baca juga : Pansel DPRP Jalur Otsus Didesak Prioritaskan Calon Masyarakat Adat
Katanya, pemerintah harus memberikan kompenisasi kepada warganya, karena aset yang akan ditinggalkan merupakan swadaya masyarakat sendiri.
Mereka sudah bertahun-tahun hidup berkebun, membuat rumah dan gali tanah timbun rawa – mereka bukan baru hidup di lahan milik bandara.
“Pada intinya niat pemerintah kami mendukung, tetapi dengan tegas kami minta kompenisasi, supaya masyarakat dengan tenang isi perumahan yang disiapkan Pemerintah Pusat.”
Esau Kogoba, tokoh lembaga masyarakat adat Sorong mengatakan, akses jalan di pinggir bandara memang milik pemerintah, tetapi pemerintah sebaiknya memberikan kompenisasi kepada masyarakat agar masyarakat pindah dengan senang hati.
Baca juga: Bochi Masih Dibutuhkan Persipura
“Seharusnya secara undang-undang, pemerintah harus bertanggungjawab mengganti rugi, karena ini merupakan tanah garap walaupun ini tanah ini milik pemerintah. Mereka hanya guna bangunan saja. Pemerintah harus melihat hal ini, karena masyarakat ini kasihan. Tolonglah! Pemerintah juga harus membantu mereka bentuk kompenisasi,” kata Kogoba.
Pewarta: SP-CR03
Editor: Elisa Sekenyap
