SENTANI, SUARAPAPUA.com — Pelatihan manajemen Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDes) digelar pemerintah kabupaten Jayapura bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) provinsi Papua, Rabu (19/2/ 2020) di Sentani.
Menurut BPKP, kegiatan ini pertama kali diadakan untuk wilayah Papua dengan merujuk Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Dalam PP tersebut mengatur pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang terus meningkat.
Elisa Yarusabra, kepala DPMK kabupaten Jayapura, mengatakan, BPKP memiliki format tersendiri yang hendak digunakan di kabupaten Jayapura agar mempermudah kinerja petugas BUMDes di setiap kampung.
“Format yang dimiliki BPKP adalah format yang kami butuhkan untuk digunakan kampung agar mempermudah kinerja aparat kampung. Untuk itu, kami berkolaborasi dengan BPKP menggelar pelatihan ini. Istilahnya mempermudah proses administrasi kampung,” tuturnya.
Dari 139 kampung yang ada di kabupaten Jayapura, menurut Elisa, sejauh ini 22 kampung sudah punya BUMDes.
“Potensi yang ada di kampung dapat dikembangkan dengan baik, sehingga harus ada pelatihan keuangan atau akuntansi kampung. Secara umum mereka bergerak di bidang wirausaha. BUMDes sama seperti perusahaan di kampung, BUMDes didirikan menggunakan Dana Desa,” urainya.
Selain itu, ia membenarkan evaluasi sebelumnya biasa diadakan satu kali satu tahun. “Tetapi mulai tahun ini kami evaluasi dari tiga tahap pencairan. Setiap pencairan, kami akan adakan evaluasi,” ujar Yarusabra.
Pelatihan dibuka secara resmi Abdul Rahman Basri, Asisten 1 bidang Pemerintahan Umum kabupaten Jayapura, di Hotel HoreX Sentani, yang diikuti oleh 22 kampung.
Sementara, Atanasius Widarwanto, auditor BPKP menjelaskan, aplikasi SIA BUMDes sudah ada sejak tahun 2016 dan untuk daerah-daerah di Papua baru sekarang diaplikasikan.
“Kalau di Papua mungkin ini yang pertama kali ya, sedangkan di Sumatera Barat dan Jawa sudah dilakukan. Sulawesi juga belum, seperti Papua, jadi ini harus kita inisiasi,” kata Widarwanto.
Karena itu, ia berharap, mengingat pentingnya aplikasi tersebut, perlu dipahami baik setelah mengikuti pelatihan selama dua hari. “Materinya sangat relevan dan berpengaruh dalam mengembangkan usaha mereka di setiap kampung,” imbuh auditor bidang akuntan negara di BPKP pusat ini.
Pewarta: Alfredo Dodop
Editor: Markus You
