JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Mahasiswa dan Intelektual Pegunungan Bintang mendesak agar anggora TNI yang sedang berada di Pegunungan Bintang ditarik. Pasalnya, karena kehadiran TNI justru membawa tekanan,menciptakan ketakutan dan trauma bagi masyarakat.
Charles Mimin, Pengurus Ikatan Mahasiswa Pelajar Pegunungan Bintang (Impetang) Jayapura menegaskan, kehadiran aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pegunungan Bintang mengancam kemanan dan ketenteraman hidup masyarakat di distrik beberapa distrik di Pegubin.
Menurut Mimin, ketakutan yang sedang dialami masyarakat harusnya tidak terjadi, tetapi karena ada perintah dari kepala daerah untuk meminta TNI hadir. Sehingga ketenteraman hidup masyarakat terganggu.
“Kami mahasiswa minta aparat TNI di Pegbin harus ditarik. Kehidupan masyarakat jadi takut dan msayrakat jadi trauma karena kehadiran TNI atas permintaan bupati. TNI harus ditarik supaya masyarakat menjalani kehidupan mereka dan beraktifita seperti biasa,” katanya.
Baca juga: Bupati Costan Oktemka Diminta Selesaikan Masalah di Pegunungan Bintang
Mimin juga mengatakan, meskipun saat ini masyarkat dunia sedang fokus untuk melawan virus corona tetapi tidak bagi masyarakat di beberapa distrik yang ada di Pegbin. Antara lain distrik Oksop, Kiwirok dan Serambakon.
“Masyarakat sedang terancam dengan ancaman dua virus. Masyarakat bingung mereka mau selesaikan masalah ini atau hadapi corona. Kami mendapat informasi bahwa ada masyarkat yang lari ke hutan karena takut.
Mimin menegaskan, kehadiran TNI di Pegubing bukan tanpa sebab, namun hadir karena permintaan bupati sendiri. Untuk itu, mahasiswa meminta agar bupati mampu menyelesaikannya.
“Bupati harus hadir untuk selesaikan masalah di Pegubin. jadi kehadiran TNI ini atas perintah bupati. Jadi bupati harus bertanggungjawab,” tegasnya.
Baca juga: KOMAPO: TNI Tidak Bawa Kedamaian di Pegunungan Bintang
Sementara itu, Gerald Bidana, salah satu Intelektual muda dari Tanah Aplim Apom, mengungkapkan hal yang sama. Kata dia, aparat hadir karena bupati sendiri yang minta.
Kata Bidana, dari informasi yang ia peroleh, semua pihak, baik Dewan Adat Aplim Apom dan TNI sedang menantikan bupati agar bisa menyelesaikan masalah. Sebab, hingga tanggal 1 April, bupati tidak berada di tempat.
“Sejumlah informasi yang saya dapat informasi bahwa, semua pihak sepakati bahwa bupati harus ada di tempat untuk selesaikan masalah ini. Semua peristiwa yang terjadi ini berawal dari perintah bupati. Yang paling tepenting di sini adalah memberikan kenyamanana kepada masyarakat untuk beraktifitas seperti biasa,” jelasnya.
ia menambahkan, Ketua Dewan Adat sudah jadi mediator untuk selesaikan masalah. Jadi, kata dia, TNI dan Dewan adat sepakat untuk meminta bupati ada di tempat dan selesaikan masalah.
“Itu kesepakatan bersama. Saya dengar juga TPNPB minta bupati harus selesaikan masalah ini. Jadi bupati jadi salah tokoh kunci yang bisa meredam dan menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Kami minta, demi keamanan dan kenyamanan masyarakat harus hadir dan selesaikan masalah yang sedang terjadi,” katanya.
Selain itu, salah satu tokoh pemuda di Oksibil yang enggal dimediakan namanya saat dihubungi Suara Papua, Jumat (3/4/2020) mengungkapkan bupati baru tiba hari ini di Oksibil. Setelah tiba langsung mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak, antara lain TNI, Dewan Adat Aplim Apom, DPRD dan sejumlah pihak lain.
Ia menambahkn, benar bahwa sudah terjadi baku tembak beberapa hari lalu. Dan hingga saat ini, kata dia, di Oksibil sudah diberlakukan jam malam, akses menuju ke Serambakaon dibatasi dan dijaga TNI.
“Saat ini akses untk ke Serambakon tidak bisa masuk. Karena TNI jaga. Jadi secara detail tentang apa yang terjadi di Serambakon belum bisa saya kasi keterangan. Karena saya sendiri sedang ada di Oksibil,” pungkasnya.
Pewarta: Arnold Belau
