JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Nasib para honorer di kabupaten Mamberamo Raya yang hingga kini masih merana disikapi serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mamberamo Raya.
Dalam rapat koordinasi dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN) kabupaten Mamberamo Raya, pimpinan DPRD Mamberamo Raya mengungkapkan komitmennya menindaklanjuti persoalan tersebut ke pemerintah untuk direalisasikan dalam tahun ini.
“Pertemuan ini sebagai bentuk keseriusan kami (DPRD) dalam merespons aspirasi yang disampaikan AHN kepada wakil rakyat sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan lembaga legislatif,” kata Elias Basutey, ketua DPRD Mamberamo Raya, usai rapat koordinasi di rumah kopi Kotaraja, Kota Jayapura, Selasa( 12/1/2021) siang.
Elias mengatakan, pengangkatan honorer melalui formasi khusus Papua yang diupayakan pemerintah provinsi Papua perlu diapresiasi dan didukung oleh Pemkab Mamberamo Raya, termasuk DPRD Mamberamo Raya.
“Kebijakan pengangkatan honorer di Papua khususnya kabupaten Mamberamo Raya harus didukung sepenuhnya. Dan, pengangkatan honorer ini wajib memprioritaskan orang asli Mamberamo Raya,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pimpinan dan anggota DPRD Mamberamo Raya sangat mendukung pemerintah daerah menyelesaikan persoalan honorer.
Terhadap aspirasi yang disampaikan pengurus AHN kepada DPRD Mamra, Elias menjelaskan, “Kami akan menyurati pemerintah daerah terutama instansi teknis, Badan Kepegawaian dan Keuangan untuk membahasnya agar rencana pelaksanaan formasi khusus pengangkatan honorer maupun formasi lainnya dapat terlaksana dengan baik.”
Sementara itu, Elly Nandotrai, sekretaris DPD AHN kabupaten Mamberamo Raya, mengatakan, pengangkatan honorer di kabupaten Mamberamo Raya mengacu pada keputusan rapat 4 September 2020 di kantor Kementerian PAN dan RB.
Dalam rapat bersama pemerintah provinsi Papua yang dihadiri Wagub dan BKD Papua bersama pemerintah kabupaten/kota, imbuh Elly, telah diputuskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi terhadap pengangkatan 20.000 honorer menjadi CPNS di provinsi Papua.
“Selain permintaan dari AHN, persoalan ini memang telah mendapat dukungan dari Bupati Mamberamo Raya. Bapak Bupati mengutus Asisten I dan Asisten III didamping Kepala BKD, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Ortal bersama pengurus AHN menghadiri pertemuan di kantor Kementerian PAN RB. Ini bukti adanya sikap serius pemerintah daerah terhadap persoalan honorer di Mamberamo Raya. Jadi, ini perlu dibahas bersama DPRD agar mendapat dukungan dari wakil rakyat terkait tahapan selanjutnya di tahun 2021,” jelas Elly.
Pewarta: Hendrik Rewapatara
Editor: Markus You
