JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kegiatan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2018 di kabupaten Tolikara, Papua, Senin (24/6/2019), sempat diwarnai aksi demo damai oleh ribuan orang di halaman SMA Negeri Karubaga.
Aksi mempertanyakan kuota bagi anak-anak asli Tolikara itu lantaran mencuat isu banyaknya pencari kerja (pencaker) dari luar daerah. Massa aksi menuntut prioritaskan OAP, dan 80% bagi OAP dianggap tak cukup dengan banyaknya angka pengangguran.
Edison Kogoya, koordinator aksi demo damai, meminta kebijakan pemerintah daerah memprioritaskan putra daerah dalam penerimaan CPNS dan pencaker non Papua diharapkan tak mengikuti tes online.
Ia beralasan, orang Papua apalagi putra daerah Tolikara tak mungkin diterima menjadi PNS di luar Papua. Karyawan swasta seperti Satpam di Jakarta, kata Edison, tak akan direkrut.
“Selama lima tahun terakhir tidak ada penerimaan pegawai, otomatis angka pengangguran sudah semakin banyak. Maka itu kami tegaskan supaya para sarjana yang ada di Tolikara harus diprioritaskan dalam tes CPNS,” tandasnya.
Edison mengungkapkan, penerimaan 2018 disediakan kuota 400 orang dengan ketentuan 300 formasi untuk bidang kesehatan dan guru, sedangkan formasi umum 183. “Jumlah pelamar 1.525 orang. Banyak anak daerah yang pasti tidak akan tembus,” imbuhnya.
Senada dikemukakan Endimur Wanimbo dalam orasinya, merujuk fakta selama kepemimpinan presiden Joko Widodo, angka pengangguran meningkat lantaran tak ada penerimaan pegawai.
Menurut dia, pengangguran makin bertambah, lulusan sarjana setiap tahun sekian ratus orang, dan dalam lima tahun sudah ribuan orang.
“Semua tidak mungkin diakomodir, apalagi kalau pendatang juga diikutkan, jelas kami anak-anak daerah korban,” kata Endimur.
Endimur karena mengingat umur, tes kali ini yang terakhir. Tahun berikut ia tak bisa ikut lagi karena usianya sudah melewati ketentuan. “Jadi, Pemda segera pertimbangkan dan teruskan ke presiden Jokowi,” pintanya.
“Orang tua kami susah payah membiayai kami dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi belum dapat kerja, sedangkan umur kami sudah lewat. Pemda pertimbangkan sisi ini juga,” ucapnya dengan kecewa.
Anton Warkawani, Sekretaris Daerah (Sekda) Tolikara, di hadapan massa aksi menjelaskan, banyak keterbatasan dan pihak lain kecewa, namun tes harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua.
“Hasil pertemuan bersama seluruh pimpinan daerah serta Sekda se-provinsi Papua dan Papua Barat, kita sepakati penerimaan 80% bagi OAP dan 20% non OAP, sesuai amanat Otsus Papua,” tandasnya.
Kata Sekda, meski sedikit terhalang dengan aspirasi dari putra-putri Tolikara, pihaknya merespon baik sebagai tanggungjawab Pemda atas semua persoalan di daerah ini.
Menanggapi desakan untuk menunda tes CPNS, Sekda berusaha meyakinkan massa aksi dan dipahami dengan baik.
“Sistem tes terbagi dalam tiga sesi per hari, sehingga semua harus bersaing dengan baik karena ini sistem peringkat, nanti peringkat pertama ke atas yang bisa tembus sesuai hasil kerja pencaker,” jelas Sekda.
Ini juga dipertegas Yohanis Towolom, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) kabupaten Tolikara, di hadapan massa aksi.
Menurut Towolom, pencaker pendatang ikut tes untuk mengisi formasi keahlian yang tak dimiliki putra daerah.
“Penerimaan CPNS sebenarnya 100% anak asli Papua, tetapi 80% asli Papua, 20% anak lahir besar Tolikara. Untuk formasi keahlian yang tidak dimiliki putra daerah, bila anak daerah tidak ada jurusan seperti kedokteran, mereka yang ikut. Kalau perawat, kita prioritas anak daerah, barulah sisa untuk pendatang,” ungkapnya.
Towolom memperkirakan, tes online akan dilaksanakan selama satu minggu tiga hari.
Pewarta: CR-1
Editor: Markus You
