KNPB: Nasionalisme Indonesia Hanya Simbolik di Papua

0
1385

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— “Perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya akan bernilai kalau rakyat Indonesia menghargai perjuangan kemerdekaan bangsa Papua,” tegas Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Sabtu (17/8/2019) di Jayapura, Papua.

Victor menegaskan, kalua dipanggil monyet, seharusnya manusia sadari bahwa monyet-monyet tidak paham dengan nasionalisme Indonesia. Lalu mengapa tanam merah putih dengan kekerasan.

“Ini cara yang tidak benar dan bar-bar. Orang Papua siapa, suku mana, marga apa yang pernah angkat panah, busur, parang, tombak, atau senjata melawan penjajah untuk dirikan negara Indonesia yang merdeka 17 Agustus 1945?” tegas Yeimo.

Menurut Yeimo, KNPB memandang bahwa keberadaan bangsa Papua dalam NKRI itu hasil rampasan dan perampokan. Karena hasil rampok, maka perampok akan terus paksa tahan Papua dengan senjata. Paksa kibar merah putih dengan kekerasan.

Ini artinya, lanjut dia, sudah gagal bertahun-tahun tanam dan rawat jiwa kebangsaan Indonesia pada orang Papua, lalu sekarang paksa tanam bendera merah putih di rumah orang Papua yang mereka panggil monyet, binatang, dan lain-lain.

“Nasionalisme simbolik inilah yang membiusi rakyat Indonesia, sehingga tidak peduli pada hal-hal substantif dalam bernegara dan berbangsa. Biar tertindas yang penting merah putih di dada. Otak mati!,” tegasnya.

Yeimo menambahkan, Orang Papua menghargai kemerdekaan negara Indonesia, tetapi juga menghargai sejarah kebangsaan Papua yang tidak terhubung dengan sejarah kemerdekaan Indonesia.

Ia mengeskan lagi, Papua tidak akan pernah mencintai NKRI di atas lumuran darah dan tulang belulang orang Papua. Siapa pun tidak bisa memaksakan orang Papua untuk cinta Indonesia diatas puing-puing kehancuran dan perampokan kekayaan alamnya.

“Jadi marilah gunakan akal sehat! Papua dan Indonesia itu ibarat air dan minyak yang tra akan pernah bersatu. ‘Biar nanti langit terbelah, aku Papua’. Perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya akan bernilai kalau rakyat Indonesia menghargai perjuangan kemerdekaan bangsa Papua,” tandasnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sebuah wawancara dengan Tempo pernah menjelaskan bahwa, dari awal secara politik orang Papua sudah berbeda dengan daerah lain. Kontrak karya Freeport di Papua sudah ada tahun 1967. Papua belum berintegrasi dengan Indonesia. Integrasi tahun 1969. Orang Papua terutama di pesisir dijanjikan membentuk negara sendiri. Itu sebenarnya cikal bakal orang Papua berjuang terus sampai hari ini. Itu membuat sekat-sekat politik yang luar biasa dan tidak pernah membentuk orang Papua dalam jiwa murni bahwa kami adalah warga Indonesia.

“Sampai hari ini belum ada. Jakarta mengangap orang Papua bodoh, sewenang-wenang padahal yang mereka pimpin ini manusia. Mereka (orang Papua) paham sekali, mengerti sejarah dan seterusnya. Mereka pintar sekali,” tegas Enembe.

Menurut Enembe, kita mau orang Papua harus merasa diri sebagai orang Indonesia, harus dimulai dari kita orang Papua sendiri. Diikuti dengan tindakan pemerintah tentang bagaimana pemerintah menyediakan waktu, kesempatan kepada orang Papua.

Ia menegaskan, jangan cara-cara Jakarta dibawa ke sini. Cara-cara Jakarta itu apa? Contohnya, memakskan kehendak tanpa mendengar dari orang Papua. Tidak boleh ada kebijakan dari Jakarta tanpa melibatkan semua institusi yang dibentuk oleh negara di sini. Kepada saudara- saudara kita yang berseberangan, harus kita yakinkan mereka dengan cara yang soft, yang bisa dipercaya orang Papua, dengan pendekatan mufakat.

“Kalau dibelah hati orang-orang Papua sekarang, kira-kira berapa persentase mereka dukung NKRI? Kalau dibelah sekarang hatinya, mereka akan bilang: saya mau merdeka (tertawa). itu pasti akan bicara seperti itu,” tegas Enembe.

Pewarta: Arnold Belau