Vanuatu dan Solomon Islands Angkat Soal Pelanggaran HAM Papua Barat

Peryataan kedua pimpinan Negara Pasifik itu diangkat pada debat umum sesi ke-74 Majelis Umum PBB tahun 2019 di New York Amerika Serikat.

3
737

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com – Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas dalam pidatonya pada debat Umum Mejelis Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 74 di New York Amerika, Jumat (27/9/2019) mengutuk keras kekerasan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat adat Papua.

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke 74 yang mendominasi isu perubahan iklim itu menyeruhkan agar Negara-negara di dunia untuk memperhatikan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

“Kami mengutuk kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat adat Papua. Kami menyerukan untuk menggunakan sistem PBB untuk menjadi solusi terbaik dalam pelanggaran HAM,” tegas Salwai dalam sidang tersebut yang berlangsung dari 24-30 September 2019 ini.

Baca juga: Soal Papua, Australia Ditekan Untuk Mendesak Internasional  

- Iklan -

Ia juga mengatakan, “Resolusi para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF di Tuvalu baru-baru ini) menyerukan kepada kantor komisi tinggi hak asasi manusia untuk mengunjungi provinsi (Papua dan Papua Barat) untuk melakukan dan menilai berdasarkan bukti nyata mengenai situasi hak asasi manusia.

Dan kami menyeruhkan Indonesia sebagai negara mitra pendengar di kawasan ini untuk bertindak dengan cara yang adil dan untuk mengesahkan misi ini,” tukasnya.

Pidato serupa disampaikan Jeremiah Manele, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Kepulauan Solomon, dimana di Papua Barat, Kepulauan Solomon secara selaras dengan posisi forum Kepulauan Pasifik menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua.

“Tetapi prihatin dengan eskalasi kekerasan (yang) dikonfirmasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia (yang) dilaporkan di Papua Barat. Kami menyambut undangan Indonesia untuk Komisi Tinggi HAM PBB mengunjungi dan melakukan penilaian independen HAM di Papua Barat.

Jeremiah Manele, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Kepulauan Solomon pada saat menyampaikan pidato negeranya di Sidang Umum PBB. (ist)

Kami mendorong kedua pihak untuk menyetujui tanggal untuk melaksanakan visi tersebut dan untuk memastikan bahwa hasilnya tersedia sesegera mungkin,” kata Manele.

Baca juga: Pemerintah Diminta Menarik Pasukan Keamanan Dari Papua

Ralp Regenvanu, Menteri Luar Negeri Vanuatu kepada wartawan di luar gedung pertemuan PBB di New York mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini mengkhawatirkan, terutama krisis (Kemanusiaan) yang terjadi di sana (Papua).

“Sangat khawatir, karena itu terjadi sekarang. Ada krisis yang terjadi di sana (Papua). Beberapa pakar ahli internasional menyebut bahwa ada genosida dan cocok dengan kriteria kriteria, jadi ini adalah situasi yang sangat serius dan itu hanya disayangkan bahwa tidak ada yang munculkan di forum ini, misalnya PBB,” ujar Regenvanu.

Menurutnya, negara-negara seperti Vanuatu dan negara-negara Kepulauan Pasifik memunculkannya (isu Papua) dan tidak ada yang memperhatikan banyak hal.

“Ini benar-benar situasi di mana saya berharap bahwa di masa depan dunia tidak menyadari bahwa sesunguhnya sudah terlambat. Jika Anda berpikir bahwa 500.000 telah terbunuh, maka sesunguhnya kami terlambat,” kata Regenvanu.

Baca juga: PM Salwai Minta PBB Tangani Masalah Papua Barat

“Sejarah akan menghakimi kita dan kita harus berada di sisi yang benar tentang sejarah dan menyerukan agar situasi Papua Barat ditangani, baik tingkat HAM dan tingkat penentuan nasib sendiri adalah sesuatu yang benar untuk dilakukan.

PBB harus mengakui tindakan pilihan bebas tahun 1969 adalah sesuatu yang buruk, orang-orang Papua Barat tidak pernah memiliki perubahan untuk memilih masa depan (mereka) seperti yang dimiliki oleh setiap negara lain di sini dan sudah waktunya untuk mendeklarasikan situasi.”

Pewarta: Elisa Sekenyap

Print Friendly, PDF & Email