Perang Cyber Indonesia Mendiskreditkan Solidaritas Papua Barat

0
130
Pendukung West Papua ketika melakukan protes di Sydney, November 2019. (Peter Boyle)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Rekaman video protes solidaritas terhadap Papua Barat baru-baru ini di luar konsulat Indonesia di Sydney telah beredar bebas di Twitter.  

Dimana para pemrotes dibayar sebesar Rp450.000 masing-masing untuk menghadiri protes dan yang setuju untuk membakar bendera Bintang Kejora, dibayar sebesar Rp919.000.

Siapa pun yang menonton klip tersebut agar berhati-hati, sebab video yang dilihat itu adalah sebuah pengaturan yang amat ceroboh.

Baca juga: Presiden AAGA USA Dukung Papua Barat Merdeka dari Indonesia

Raki Ap, juru bicara Kampanye Kemerdekaan Papua Barat kepada Green Left mengatakan, sebenarnya hal tersebut hanyalah salah satu dari cara kasar dari perang dunia maya yang semakin meningkat terhadap para aktivis yang bersolidaritas Papua Barat di seluruh dunia.

Raki, putra budayawan Papua Barat yang terkenal, antropolog dan musisi, Arnold Ap yang dibunuh dalam tahanan oleh pasukan pendudukan Indonesia pada tahun 1984, sekarang tinggal di Belanda di mana ia bekerja sebagai pegawai negeri itu mengakui, fokus utamanya sebagai juru kampanye hari ini adalah menyoroti situasi lingkungan di Papua Barat.

Ini termasuk perubahan iklim dan pertambangan, proyek LNG dan perusahaan minyak kelapa sawit yang telah menghancurkan bidang tanah yang luas, termasuk hutan tropis, sungai-sungai yang tercemar dan mengakibatkan kematian warga sipil yang banyak di Papua Barat.

Artikel yang ditulis Peter Boyle, yang diterbitkan greenleft.org.au pada tanggal 29 Januari 2020 itu menjelaskan bahwa, pasukan cyber pro-Indonesia telah menargetkan para aktivis Papua merdeka yang murni dengan serangkaian video propaganda untuk mencoba dan mendiskreditkan perjuangan.

Sejak 2016, sejumlah menteri pemerintah Indonesia telah mengakui telah mengobarkan melalui perang online, dengan seorang menteri pertahanan menyebut trollnya sebagai “tentara dunia maya”.

Seorang menteri urusan luar negeri lebih suka eufemisme “diplomasi media sosial” untuk mencoba dan “mengimbangi disinformasi yang ada. Situs web United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP), Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP) dan situs pemimpin Papua Barat, Benny Wenda, semuanya berada di bawah serangan denial-of-service (DDoS).

Baca juga: Sang Bintang Kejora dalam Pawai Hari Martin Luther King di Atlanta AS

Pada 2017, pemerintah Indonesia melarang situs web Avaaz yang menjadi tuan rumah Petisi Rakyat Papua online (yang pada tahun 2019 telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat) yang menyerukan agar Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam daftar Komite Dekolonisasi PBB dan untuk referendum penentuan nasib sendiri yang diawasi secara internasional.

Pemerintah Indonesia juga telah melarang banyak situs web Free West Papua lainnya. Negara-negara kepulauan Pasifik, seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga yang telah mendukung perjuangan Papua Barat, juga menjadi sasaran dalam perang dunia maya ini.

Pendukung Papua Barat ketika gelar aksi di depan konsulat Indonesia di Sydney. (Bernadette Smith)

Tentara cyber Indonesia memposting laporan negatif di media sosial tentang negara-negara ini, sementara pendudukan Indonesia di Papua Barat seolah-olah tindakan yang baik dilakukan.

“Kami melihat banyak posting media sosial di Facebook dan Twitter mengklaim bahwa orang Papua Barat menerima bantuan dan dukungan dari militer Indonesia.

Banyak yang disebarkan oleh akun palsu, yang tanpa atau memiliki teman yang sangat sedikit, sebagai reaksi terhadap postingan media sosial kami. Mereka bahkan mengirim pesan pribadi kepada orang-orang yang membagikan pos atau acara kami untuk mengintimidasi mereka. Ini sangat mengkhawatirkan,” kata Raki Ap.

“Jadi intimidasi ini tidak berakhir di Papua Barat atau Indonesia, tetapi melintasi perbatasan ke banyak negara lain di dunia.”

Tujuannya kata Ap adalah untuk membuat orang takut untuk berbagi pesan kami tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Beberapa orang takut sehingga tidak bisa pergi ke Indonesia pada hari libur dan takut keluarga mereka akan dibunuh atau diintimidasi. Indonesia mengkriminalkan kampanye dengan cara damai untuk mendidik orang tentang kebenaran di Papua Barat.

Ap meminta kepada administrator platform media sosial harus melakukan lebih banyak menghentikan intimidasi seperti ini.

“Sangat jelas mengapa Indonesia tidak mengizinkan wartawan asing masuk ke Papua Barat. Itu karena dunia kemudian akan mencari tahu tentang ekosida dan genosida di Papua Barat.

Jakarta khawatir akan kehilangan kendali atas tambang emas terbesar dunia, tambang tembaga terbesar ketiga dan banyak sumber daya lainnya di Papua Barat. Ini adalah koloni rahasia Indonesia dan pemerintah serta korporasi Barat menutup mata mereka terhadap banyak kekejaman hanya untuk menghasilkan uang.

Baca juga: Dinilai Rekayasa, Tuduhan Makar Tapol Papua di Jakarta Diminta Dibatalkan

Tetapi dengan kampanye kami, dunia secara perlahan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat.

Inilah sebabnya mengapa Indonesia melakukan segalanya untuk menyebarkan berita palsu tentang situasi di Papua Barat dan menggunakan troll dan bot untuk menyebarkan propaganda ini.

Tapi kita tahu Indonesia kalah dalam pertarungan tentang kebenaran dan hukum internasional. Kami mendidik gerakan perubahan iklim Papua Barat bisa menjadi bagian dari solusi global darurat iklim.

Dunia sangat membutuhkan perspektif dari Papua Barat bahwa hal itu penting karena hutan tropisbisa menjadi salah satu“ paru-paru ”dunia. Itu adalah bagian dari visi yang kami tawarkan dalam kampanye kami untuk kemerdekaan Papua Barat.”

 

Pewarta: Elisa Sekenyap