NABIRE, SUARAPAPUA.com — Asosiasi Bupati wilayah Meepago menyepakati beberapa hal penting terkait upaya percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam sebuah pertemuan Kamis (16/4/2020) di KM 100 Unipo, distrik Siriwo, kabupaten Nabire.
Bupati Nabire Isaias Douw memimpin langsung jalannya pertemuan yang dihadiri empat bupati lainnya, antara lain Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, Bupati Deiyai Ateng Edowai, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, Bupati Paniai Meki Nawipa dan wakil bupati Oktopianus Gobai.
Dalam pertemuan itu Isaias akui masih adanya pergerakan orang dari kabupaten lain ke Nabire. Ini patut disesalkan karena pemerintah sudah ambil kebijakan pembatasan wilayah mengingat wabah Covid-19 saat ini.
Baik melalui jalan darat maupun laut, kata Douw, ratusan orang dari Manokwari memaksakan diri bepergian ke Nabire. Seharusnya ini tak dilakukan jika menyadari baik terhadap berbahayanya virus Corona.
“Kita perlu sikapi dengan cepat dan tegas karena dari beberapa laporan yang saya terima bahwa kedatangan ratusan orang dari Manokwari melalui jalan darat dan laut itu sudah sangat meresahkan. Walaupun mereka menjalani pemeriksaan di sana, seharusnya tidak perlu paksakan harus ke Nabire. Tunggu dulu sampai ada pemberitahuan dari pemerintah,” ujar ketua Asosiasi Bupati Meepago ini.
Baca Juga: Bertambah Lagi ODP di Nabire
Menurut Douw, kedatangan mereka tentu sudah ditangani tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Nabire.
“Memang ini sangat berbahaya bagi semua orang yang ada di kabupaten Nabire dan kabupaten lain di wilayah Meepago. Pemerintah sudah ambil kebijakan pembatasan wilayah, tetapi masih ada yang tidak mau patuhi. Tindakan mereka tidak bisa dibenarkan,” ujarnya dalam pertemuan yang dihadiri para Pimpinan DPRD, para Kapolres, Dandim, para Kepala Dinas Kesehatan, dan sejumlah anggota Gugus Tugas Covid-19 dari masing-masing kabupaten.
Baca Juga: Empat Bupati di Meepago Sepakat Cegah Penyebaran Covid-19
Begitupun dengan masih ramainya lalu lintas kendaraan dan orang dari Nabire ke pedalaman maupun sebaiknya. Padahal, tegas Isaias, para bupati bersama pihak terkait di wilayah Meepago sudah sepakat palang jalan trans Papua di KM 100 Siriwo.
“Kebijakan pemerintah sangat baik demi mencegah kemungkinan penyebaran virus Corona. Saya harap supaya siapapun harus patuhi anjuran pemerintah agar menghindari virus berbahaya itu. Ya, ini untuk keselamatan kita semua yang ada di Papua terutama di Nabire dan wilayah Meepago,” tuturnya.
Baca Juga: Semua Akses Transportasi di Wilayah Meepago Ditutup
Beberapa upaya pemerintah termasuk pengadaan fasilitas kesehatan, diakuinya terus dilakukan. RSUD Nabire sebagai rumah sakit rujukan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, kata Douw, terus meningkatkan layanannya bagi warga Nabire dan kabupaten tetangga lainnya.
Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa menegaskan, beberapa kesepakatan bersama lima kepala daerah diyakini sangat penting dalam rangka upaya percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Meepago.
Baca Juga: Bupati Dogiyai Lepas Tim Covid-19 ke Enam Posko
Kehadiran lima bupati bersama seluruh komponen dalam pertemuan itu, lanjut Dumupa, telah bersepakat untuk melakukan upaya-upaya percepatan penanganan Covid-19 secara bersama-sama.
“Para bupati wilayah Meepago telah mengambil beberapa kesepakatan, meskipun ada poin yang dianggap keras, itu semata-mata keberpihakan pemerintah demi mencegah penyebaran dan penularan virus Corona di wilayah Meepago,” ujar Dumupa.
Baca Juga: DPRD Dogiyai Pimpin Rakyat Palang Jalan Trans Papua
Bupati Dumupa berharap, demi kebaikan bersama, kesepakatan tersebut harus ditindaklanjuti.
“Semua pihak entah setuju atau tidak, wajib patuhi hasil keputusan bersama ini,” ujarnya sembari yakin wilayah Meepago akan bebas dari Covid-19 hanya dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan.
Kesepakatan Bersama
Sebelum mengakhiri pertemuan itu Bupati Dogiyai dipercayakan membacakan kesepakatan para bupati di wilayah Meepago. Diketahui terdapat delapan poin hasil kesepakatannya.
Pertama: Memperkuat RSUD Nabire sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 di wilayah Meepago dengan masing-masing kabupaten menyumbang dana sebesar Rp1 Miliar dan sejumlah alat kesehatan.
Kedua: Memutus total jalan raya Wasior-Nabire untuk mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah Meepago.
Ketiga: Menutup atau membatasi semua pintu masuk ke wilayah Meepago melalui jalur darat, laut dan udara, kecuali untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan bahan bakar minyak melalui jalur udara untuk Kabupaten Intan Jaya dengan mengikuti protokoler medis yang ketat.
Keempat: Memperpanjang pembatasan lalu lintas kendaraan dan orang ke wilayah Meepago dan dalam wilayah Meepago sampai tanggal 6 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali untuk menentukan tindak lanjutnya.
Kelima: Diberlakukan Surat Ijin Jalan Khusus dan wajib mengenakan pakaian dinas bagi para pejabat, pegawai ASN, dan anggota TNI dan Polri yang melakukan perjalanan untuk keperluan atau urusan dinas.
Keenam: Dilarang membawa atau menitipkan minuman keras dan barang-barang terlarang lainnya dalam kendaraan yang diizinkan melintas di jalan raya Trans Papua Nabire-Ilaga.
Ketujuh: Mengisolasi atau membatasi warga masyarakat di masing-masing kabupaten agar tidak bepergian ke kabupaten lain atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyebaran dan penularan Covid-19.
Kedelapan: Pembagian tanggungjawab Posko sepanjang jalan Trans Papua Nabire-Ilaga, mulai dari Nabire sampai Intan Jaya. Dengan ketentuan: Kabupaten Nabire bertanggungjawab untuk Posko Topo; Kabupaten Dogiyai bertanggungjawab untuk Posko KM 100 Siriwo dan Posko Bomomani; Kabupaten Deiyai bertanggungjawab untuk Posko Iyadimi dan Kaitaka; Kabupaten Paniai bertanggungjawab untuk Posko Udaugi dan Makataka; serta Kabupaten Intan Jaya bertanggungjawab untuk Posko Makataka dan Pugisiga.
Pewarta: Markus You
