WAMENA, SUARAPAPUA.com — Sepi Wanimbo, ketua Pemuda Baptis di Tanah Papua, menyatakan, orang asli Papua dengan tegas menolak rencana pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
Selain karena wilayah konsesi PT Freeport bukan di Pulau Jawa, melainkan di Tanah Papua, penolakan itu juga dilatarbelakangi peluang rekrutmen tenaga kerja akan mengorbankan banyaknya pengangguran di Papua.
“Pemerintah pusat jangan bangun smelter di Jawa, tetapi harus di Papua. Saat ini SDM kami orang asli Papua sudah sangat siap kerja,” ujar Sepi Wanimbo kepada suarapapua.com di Wamena, Jumat (15/10/2021).
Wanimbo menilai kebijakan pemerintah tersebut sangat tidak tepat karena justru mengorbankan rakyat Papua.
“Kita lihat rencana rekrut tenaga kerja atau karyawan yang akan kerja di smelter itu saja sampai empat puluh ribu orang. Itupun akan direkrut hanya orang yang ada di Jawa Timur saja, lalu orang Papua sebagai pemilik sah kekayaan alam yang dikeruk PT. Freeport hanya jadi penonton setia, sementara yang akan menikmati hasil luar biasa dari smelter ini orang lain. Kami sangat kecewa dengan kebijakan ini,” tuturnya.
Menurut Wanimbo, penolakan terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo membangun smelter di Gresik wajar saja karena tak ada manfaat yang akan dirasakan rakyat Papua.
“Jujur saja hari ini saya lihat angka pengangguran orang asli Papua yang sudah bersekolah dari berbagai perguruan tinggi semakin hari semakin banyak. Ini karena kurang adanya lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau smelter dibuka di Papua, ada peluang bagi putra-putri Papua diserap ke sana. Tetapi dibangun di Gresik, ya khusus orang di Jawa saja yang akan diterima sebagai karyawan.”
Angka pengangguran yang cukup tinggi harusnya diperhitungkan pemerintah dengan mengalihkan pembangunan smelter dari Jawa Timur ke Papua.
“Bagaimana mau atasi angka pengangguran orang asli Papua yang semakin meningkat hingga menyebabkan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dalam rumah tangga maupun dalam hidup terus semakin meningkat. Itu tugas pemerintah,” ujar Wanimbo.
Karena itu, pimpinan Pemuda Gereja Baptis di Tanah Papua sangat berharap kepada pemerintah pusat untuk tidak sesuka hati mengambil alih hak orang asli Papua. Pemerintah diingatkan untuk berpikir cerdas dan bijaksana dalam pengambilan kebijakan demi mensejahterakan orang asli Papua sebagai bagian dari warga negara Indonesia.
“Pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat segera bersatu untuk tolak pembangunan smelter di Jawa Timur. Harus minta kepada presiden Joko Widodo bangun smelter itu di Tanah Papua. Ini satu lapangan kerja bagi orang asli Papua,” tegasnya.
Sepi Wanimbo yakin, dengan adanya smelter di Papua, angka pengangguran orang asli Papua akan berkurang karena bisa terserap dengan baik.
“Seluruh elemen masyarakat harus kompak untuk tolak smelter dibangun di Jawa Timur. Kita semua minta dialihkan ke Tanah Papua,” serunya.
Sebelumnya, Gubernur Lukas Enembe meminta PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan atau smelter emas dan tembaga di Papua.
“Semua elemen Papua sudah menolak smelter dibangun di Gresik. Saya mendampingi bupati-bupati dari Papua untuk bertemu presiden, dan kami sepakat menolak smelter dibangun di Gresik,” tandasnya usai bersama para bupati dari Papua bertemu presiden Joko Widodo di Istana Negara, seperti dilansir bisnis.com.
Lukas menegaskan, seluruh kekayaan alam yang ada di Tanah Papua harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Papua. Dia pun bahkan mempersilahkan untuk menutup kegiatan operasionalnya jika tidak bangun smelter di Papua.
Menurutnya, pembangunan smelter di Papua dapat memacu perekonomian daerah dan membuat pembangunan nasional lebih merata. Sebab selama ini pembangunan di Papua terkesan diabaikan lantaran kendala letak geografisnya yang jauh dari Jakarta.
“Kami sediakan lahan, dan ada potensi listrik sekitar 600 megawatt dari air terjun. Kami pun akan siapkan infrastrukturnya dengan menggunakan APBD,” kata Enembe.
Gubernur menyatakan, karena tak akan berkontribusi terhadap pembangunan di Papua apabila smelter tetap dibangun di Gresik. Karena itu, pemerintah daerah akan membangun smelter jika PT Freeport tidak mau merealisasikan keinginan masyarakat Papua.
Peletakan batu pertama pembangunan smelter milik PT Freeport di Gresik yang akan menyerap 40.000 orang tenaga kerja itu diresmikan presiden Joko Widodo, Selasa (12/10/2021). Pembangunan smelter tersebut membutuhkan anggaran Rp42 Triliun, tercatat sebagai yang terbesar di dunia.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
