JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dewan Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) pada 11–15 Desember 2023 di Bangkok, Thailand.
Raker tersebut dilangsungkan dengan tujuan guna menjabarkan keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Kedua (KTT II) ULMWP pada September 2023 di Port Villa, Vanuatu. Selain itu, ULMWP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme sebagai wadah pemersatu perjuangan bangsa Papua Barat melalui pembenahan internal dan penguatan eksternal organisasi.
Rapat Kerja Dewan Eksekutif tersebut dihadiri pimpinan Dewan Legislatif, Dewan Judikatif, organisasi pilar pendiri, organisasi afiliasi dan organisasi non afiliasi yang terdiri dari;
West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Autority (WPNA), Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar-Papua), Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda-P), Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (SONAMAPPA), Petisi Rakyat Papua (PRP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Bersatu Untuk Keadilan (BUK) dan Komite Aksi ULMWP.
Sementara, materi utama yang dibahas dalam Raker tersebut meliputi pemetaan aktor, pemetaan masalah, solusi dan target dengan analisis SWOT, klasifikasi isu, isu turunan dan program. Identifikasi sumber daya dan penyusunan struktur kerja, serta perumusan uraian tugas dan standar prosedur operasional.
Semua materi yang dibahas dalam Raker, diarahkan untuk mengatasi tantangan ULMWP, baik secara internal maupun eksternal demi mewujudkan tujuan pembebasan nasional bangsa Papua.
Di mana tantangan internal mencakup upaya rekonsiliasi dan konsolidasi tiga kompenen perjuangan, yaitu pertahanan dan keamanan, sipil-politik, dan diplomasi. Sedangkan tantangan eksternal mencakup advokasi isu-isu strategis Papua meliputi isu politik, hukum, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya.
Secara struktural Dewan Eksekutif ULMWP telah membentuk sejumlah Departemen yang secara khusus bertanggung jawab menangani isu-isu strategis, yang dibantu oleh misi diplomatik ULMWP yang segera didirikan pada beberapa wilayah strategis.
Melalui Raker telah merumuskan 8 klaster program strategis menjadi peta jalan kepemimpinan ULMWP periode 2023-2028. Membentuk struktur kerja ULMWP dengan membentuk 12 departemen maupun beberapa biro, devisi, deks dan menunjuk dan mengangkat sejumlah orang dalam struktur fungsional, special envoy, juru bicara, juru bahasa, juru runding dan penasehat serta 7 desk-misi diplomatik di sejumlah negara, lembaga dan wilayah. Mengeluarkan rekonsiliasi dan konsolidasi internal organisasi perjuangan sipil maupun pertahanan.
Selanjutnya, melalui Rapat Kerja ULMWP merumuskan usulan agenda yang perlu ditindaklanjuti oleh badan-badan tinggi dalam kelembagaan ULMWP dan beberapa agenda lain yaitu;
- Dewan Legislatif ULMWP agar mempersiapkan pertemuan Rapat Kerja membahas rencana kerja Dewan Legislatif ULMWP periode 2023-2028.
- Dewan Yudikatif ULMWP agar mempersiapkan pertemuan Rapat Kerja untuk membahas rencana kerja Dewan Yudikatif ULMWP periode 2023-2028.
- Dewan Legislatif ULMWP melakukan peninjauan terhadap Komite Aksi ULMWP.
- Badan pertahanan dan keamanan ULMWP agar mempersiapkan pertemuan Rapat Kerja untuk membahas rencana kerja Badan Pertahanan dan keamanan ULMWP periode 2023- 2028.
- Mendorong dan mendukung pertemuan komponen pertahanan TPNPB dan WPA untuk menyamakan perbedaan di awal tahun depan (2024).
- Berkoordinasi dengan Dewan Adat Papua agar mendorong proses pembentukan Asosiasi Kepala Suku Melanesia dan Asosiasi Kepala Suku Pasifik.
Menase Tabuni, Presiden Eksekutif ULMWP pada, Rabu (21/12/2023) di Jayapura menyatakan bahwa banyak tantangan dan beban tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepemimpinan ULMWP periode 2023-2028.
“Kami tidak akan mampu mengerjakan semua itu tanpa dukungan dari Rakyat Papua Barat. Kepengurusan ULMWP saat ini akan bekerja dengan berlandaskan pada prinsip 3D yaitu doa, data dan dana,” ujar Tabuni.
Octovianus Mote, Wakil Presiden Eksekutif menyatakan bahwa “Rakyat Papua tidak memiliki masa depan hidup dengan Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan politik bangsa Papua merupakan solusi untuk menyelamatkan orang Papua dari ancaman kepunahan di atas tanah leluhur kita,” kata Mote.
“Sekarang adalah waktunya untuk mencari jalan keluar secara strategis menggalang dukungan berbagai kalangan yang dimulai dari diri orang Papua, regional hingga komunitas internasional.”
Markus Haluk selaku Sekretaris Eksekutif ULMWP menambahkan bahwa “Orang Papua saat ini sedang menghadapi ancaman serius yang mengarah pada proses Genosida, Ekosidadan Etnosida.”
“Kondisi ini merupakan akibat dari keputusan politik internasional di masa lalu yang menempatkan bangsa Papua Barat dalam koloni Indonesia. Kalau kita tidak berjuang untuk membebaskan diri, maka Bangsa Papua Barat akan punah.”
“Oleh karena itu, kami harus bersatu dan bekerja sama untuk membebaskan diri dari pendudukan Indonesia, agar dapat memastikan eksistensi Bangsa Papua di masa depan,” tukasnya.
