Biak Berdarah - hasil pencarian

Selasa 2014-07-01 13:53:15 PAPUAN, Jayapura --- Kelompok masyarakat sipil di Jayapura, Papua, meminta negara perhatikan nasib para tahanan politik yang kini nasibnya tidak menentu.Hal ini ditegaskan...

“Dengan operasi militer di masa lalu seperti Wamena berdarah, Biak Berdarah, Wasior Berdarah, Abepura berdarah dan di era Otsus Paniai berdarah, Nguga, Intan Jaya, Oksibil, Yahukimo, Puncak, Maybrat dimana ribuan orang mengungsi dari tanahnya sendiri dan ini bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli Papua, di mana korban paling banyak dialami oleh perempuan dan anak,” tegasnya.

Berkaca pada tiga contoh kasus yang sudah penulis sebutkan di atas serta keengganan Komnas HAM untuk “melacak” dokumen-dokumen laporan pelanggaran HAM di Tanah Papua, mesti dikatakan bahwa Komnas HAM tidak sedang berdiri bersama masyarakat dan Orang Asli Papua. Komisi ini tidak sedang bersama kita untuk melawan tirani kekuasaan yang hendak merampok hidup dan segala yang kita punyai.

"Kemudian bila kenyataannya HAM itu tidak dijunjung tinggi entah oleh siapa, korban harus melawan dengan cara-cara bermartabat untuk menegur pelaku seperti melalui kegiatan mimbar bebas yang akan kami gelar besok," ujarnya.

“Hari ini seluruh bangsa Papua sedang berkabung atas tewasnya Filep Karma. Kami nyatakan sebagai hari duka nasional West Papua,” ujar Benny Wenda.

Jeffrey Bomanak dan Sebby Sambom mengajak segenap rakyat tetap menahan diri, tidak melakukan gerakan tambahan pasca kematian tokoh politik Papua ini.

“Negara berpikir Orang Asli Papua seolah-olah binatang sehingga melalui kaki tangan negara yaitu oknum-oknum TNI dengan semena-mena melakukan intimidasi, penyiksaan hingga menghilangkan nyawa rakyat sipil di Tanah Papua,” tegas Assem.

Bahwa proses hukum di atas tanah Papua selalu saja ada diskriminatif dan tidak pernah ada satu kasuspun yang diselesaikan di pengadilan, maka kami membutuhkan dukungan dan intervensi masyarakat international guna mendapat pengakuan sebagai manusia.

“Bahkan, pemerintah turut hadir memperpanjang penderitaan orang Papua dan menjadi aktor konflik melalui kebijakan negara di daerah,” sorot Ambrosius Mulait.

“Pengungkapan yang palsu, hanya akan melahirkan rekonsiliasi yang palsu pula,” kata Desmond Mpilo Tutu, aktivis kemanusiaan Afrika Selatan dan peraih Nobel Perdamaian 1984.