Biak Berdarah - hasil pencarian

“Papua tidak akan selamat di dalam NKRI. Makanya kami mendesak Komisi HAM PBB harus ke Papua melihat kekejaman negara terhadap rakyat Papua. Indonesia segera hentikan operasi militer di Tanah Papua. Kami juga minta segera buka akses jurnalis internasional ke Papua dan Papua Barat,” ujar Endabia.

“Dari status yang diberikan Indonesia mulai dari separatis, KKB, hingga teroris saat ini membuktikan bahwa masalah Papua tidak akan pernah diselesaikan dengan berbagai julukan itu,” ujar Jenner Naa di sela-sela aksi mimbar bebas, Jumat (21/5/2021).

Mendesak pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera menangani situasi kemanusiaan pengungsi internal di Nduga, Intan Jaya, Banti Timika dan Aifat Sorong, yang terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya karena konflik yang terus terjadi hingga hari ini.

“Jangan hanya terus memberikan janji-janji pasul, yang akhirnya menjadi luka busuk dalam negara ini. Ingat apapun yang dilakukan pusat jika tidak diselesaikan pelanggaran HAM, maka Papua akan begitu-begitu saja,” tegasnya.

“Otsus dan semua kebijakan tetap kita tolak,” ujar Bame.

"Kekerasan militer dan pendropan pasukan terus terjadi, seperti di Ndugama pada 2018 hingga hari ini. Intan Jaya pada 2019 hingga saat ini, di Mimika, Yahukimo, Oksibil, Maybarat. Jumlah militer non organik di Papua 2011 ada 16.000 (Imparsial), 2018-2019 ada 1.253 personil dan 2019 ada 6.000 pasukan TNI AD (ketika pecah kasus rasisme)," jelasnya.

Saya sangat menyayangkan dalam peringatan 75 tahun berdirinya United Nations (PBB) yang mengusung tema “The Future We Want, the United Nations We Need : Reaffirming Our Collective Commitment to Multilateralism Confronting COVID-19 Through Effective Multilateral Action” 2020, seharusnya aktor hubungan internasional Indonesia dalam hal ini diplomat perwakilan RI pada Sidang Majelis Umum PBB tidak menutupi kebenaran yang ada dari dunia internasional.

Oleh: P. Santon Tekege, Pr)* )* Penulis adalah Aktivis Human Right dan Petugas Pastoral dari Keuskupan Timika Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua punya tanah...

Seruan Jilid II 57 Pastor Katolik Pribumi Lima Keuskupan se-Regio Papua Pengantar Mengikuti  informasi  di  media  sosial,  akhir-akhir  ini  berita paling hangat dibahas adalah tentang Otonomi...

Logika berfikir tentang tanggung jawab Jakarta atas implementasi Otaus Papua mudah saja kita pahami. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Kota adalah bawahan Pemerintah Pusat, mereka bekerja dalam satu sistem pemerintahan yang saling terhubung, pejabat provinsi Papua bekerja dibawah kendali Pemerintah Pusat, pejabat pemerintah Kabupaten Kota bekerja di bawa kendali Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.