Dewan Gereja Dunia Menyerukan Pemerintah Indonesia Membuka Akses Bagi Jurnalis dan NGO Internasional ke Nduga

1
4593
Pengungsi Nduga di Wamena yang mayoritas adalah anak-anak sekolah ketika menemui delegasi Dewan Gereja Dunia. (Elisa - SP)

Komite eksekutif Dewan Gereja Dunia dalam pernyataan kepedulian dan solidaritasnya terhadap West Papua mengutip satu ayat Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam menyampaikan pesan keadilan dan kebenaran bagi dunia. “Biarkan keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir”. (Amos 5: 24)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komite eksekutif Dewan Gereja Dunia dalam pertemuannya di Bossey Swiss pada tanggal 22-28 Mei 2019 menyerukan agar organisasi-organisasi gereja yang berhubungan dengan gereja, ekumenis nasional, regional dan internasional untuk memperbanyak inisiatif dan nyatakan keprihatinan tentang situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kunjungan delegasi Dewan Gereja Dunia (WCC), Dewan Gereja Asia (CCA) ke Indonesia (termasuk Papua Barat) pada tahun 1999, WCC telah berulang kali mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, degradasi lingkungan, dan keadilan ekonomi di Papua Barat, khususnya dari perspektif orang asli Papua.

Namun demikian, pihaknya khawatir bahwa pengamatan anggota tim yang berkunjung ke West Papua Februari 2019 menunjukkan tingkat kekerasan yang tinggi dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk baru-baru ini di Kabupaten Nduga yang mengakibatkan pengungsian masyarakat sipil ke daerah terdekat.

Tim juga menyampaikan tentang pendekatan aparat militer Indonesia yang sangat berat di wilayah ini, dan konsekuensinya dalam hal konflik dan pelanggaran HAM.

Delegasi Dewan Gereja Dunia ketika berdialog dengan pengungsi Nduga di Wamena. (Elisa – SP)

Pihaknya juga sangat prihatin dengan laporan percepatan deforestasi dan degradasi lingkungan di Papua Barat, terutama mengingat pentingnya wilayah hutan bagi mata pencaharian dan budaya tradisional masyarakat adat, dan signifikansi global mereka terkait dengan tantangan perubahan iklim dan kepunahan spesies.

Prevalensi kekerasan seksual dan berbasis gender di Papua Barat, dan dampak yang tidak proporsional dari konflik dan situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut pada wanita dan anak perempuan, adalah hal-hal yang memerlukan perhatian khusus lebih lanjut oleh gerakan ekumenis dan otoritas nasional dan provinsi.

Secara keseluruhan, laporan yang diterima dan pengamatan yang dilakukan oleh anggota tim menunjukkan bahwa situasi saat ini di Papua Barat menunjukkan karakteristik yang jelas dari marjinalisasi sistemik – termasuk melalui transmigrasi dan pergeseran demografis – dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua, dan pengecualian mereka dari proses pembangunan saat ini terjadi di wilayah mereka sendiri, yang dalam hal apapun tidak berkelanjutan dan merusak baik lingkungan dan mata pencaharian tradisional.

Juga terlihat dari kesaksian dan laporan yang diterima oleh anggota tim di Papua Barat bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua Barat tahun 2001 belum sepenuhnya atau secara konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, dan telah gagal membalikkan proses marginalisasi dan pengecualian penduduk asli Papua di tanah mereka sendiri, atau untuk memenuhi aspirasi mereka sehubungan dengan realisasi hak asasi mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Komite eksekutif juga mencatat bahwa tim menerima permohonan pastoral bersama dari para pimpinan empat gereja di Papua Barat, yaitu Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP), Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Sinode Gereja KINGMI Di Tanah Papua, dan Sinode Gereja Injili Di Indonesia.

Dimana mereka menyerukan antara lain untuk “dialog yang bermartabat dan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)” untuk menyelesaikan masalah politik wilayah tersebut.

Dewan Gereja Dunia mendesak Pemerintah Indonesia segera untuk membuka akses ke Kabupaten Nduga bagi organisasi kemanusiaan nasional dan internasional untuk menyediakan layanan makanan dan kesehatan bagi masyarakat adat dan pengungsi yang terkena dampak di kabupaten tetangga;

Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses penuh dan tanpa hambatan ke Papua Barat, termasuk ke Kabupaten Nduga, oleh organisasi hak asasi manusia internasional, jurnalis dan lainnya;

Meminta Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua Barat, dan di seluruh Indonesia, menghormati komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan hak asasi manusia yang bermartabat terhadap masyarakat adat lokal, dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender;

Delegasi Dewan Gereja Dunia ketika tiba di bandara Wamena. (Elisa – SP)

Mendukung seruan bersama dari empat pemimpin gereja di Papua Barat untuk dialog politik yang komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan ULMWP;

Menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk memenuhi komitmennya untuk terlibat dalam dialog yang komprehensif, dan untuk memastikan resolusi yang adil dari keprihatinan rakyat Papua;

Memuji semua upaya berbasis masyarakat dan masyarakat sipil untuk mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Papua Barat berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan HAM;

Mengundang semua gereja anggota WCC untuk berdoa dan bertindak mendukung saksi gereja di Papua Barat, terutama PGI, PCC dan CCA, untuk keadilan dan perdamaian di wilayah tersebut.

Editor: Elisa Sekenyap