JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Wacana tentang rencana pemekaran provinsi Papua Tengah ditentang masyarakat Papua di wilayah Meepago, karena dianggap bukan kebutuhan dan aspirasi, melainkan keinginan segelintir pihak berkepentingan.
Yance Awegapai Gobai, salah satu tokoh masyarakat yang sekretaris Forum Komunikasi Pemuda Pemerhati Wilayah Meepago Papua (FKPPWMP) menyatakan mendukung aspirasi dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat pada saat aksi penolakan pemekaran provinsi Papua Tengah, Selasa (2/7/2019) di kantor DPRD Kabupaten Nabire.
Bagi Yance, pemekaran daerah bukan suatu solusi atas pelbagai persoalan yang ada di kawasan Meepago maupun Papua umumnya.
“Masyarakat mana yang minta pemekaran provinsi Papua Tengah? Selama ini tidak ada yang minta. Kalau mau jujur, itu hanya niat kemauan dari beberapa orang saja,” ujarnya, Sabtu (13/7/2019).
Baca juga: Ratusan Orang Ikut Aksi Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah
Seharusnya menurut Gobai, kabupaten yang sudah ada lebih difokuskan untuk membangun di berbagai aspek agar kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya.
“Bangun dulu kabupatennya, sebab pemekaran daerah bukan hal mendesak. Pemekaran juga tidak akan menjawab kerinduan masyarakat Papua, tetapi justru pembawa berbagai masalah, salah satunya pelanggaran HAM akan semakin meningkat,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Nabire Menandatangani Petisi Tolak Pemekaran Papua Tengah
Ditegaskan, masyarakat Papua di wilayah Meepago selama ini tak pernah menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat untuk minta pemekaran provinsi baru. Jikapun ada, itu hanya oleh segelintir orang dekat pejabat daerah.
“Segera bubarkan tim pemekaran provinsi Papua Tengah. Semua tokoh sudah menyatakan menolak karena pemekaran itu program dari pemerintah Indonesia untuk menghilangkan etnis Melanesia. Sekali lagi, jangan ada pemekaran untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujar Gobai.
Baca juga: Tokoh Agama Sepakat Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah
Pernyataan sama diungkapkan Dominggus Badii, salah satu intelektual muda Meepago.
“Saya tegaskan, jangan mengatasnamakan rakyat Papua yang nota bene tidak pernah menginginkan pemekaran provinsi Papua Tengah. Seluruh masyarakat Meepago di Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Timika, sudah menolak pemekaran. Masyarakat sadar bahwa pemekaran bukanlah jawaban tepat mengatasi persoalan, melainkan justru menambah berbagai persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Fakta selama ini, imbuh dia, pemekaran hanya membuat rakyat menderita dan korban dalam berbagai sektor baik sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
“Pemekaran hanya membuka jalan baru supaya orang asli Papua jatuh miskin di tanah leluhurnya sendiri. Sedangkan yang mendapat untung adalah orang luar dan orang tertentu yang punya kepentingan dari pemekaran,” ungkapnya.
Domin berharap, elite politik dan penguasa sebaiknya berhenti dengan perjuangan pemekaran daerah otonom baru (DOB).
“Fokus benahi berbagai persoalan yang hingga kini masih terjadi, itu jauh lebih baik dari pada minta pemekaran sama saja menambah persoalan baru. Seharusnya anggaran besar dari pusat yang dikucurkan ke daerah itu digunakan sebaik mungkin supaya hasilnya bisa dirasakan seluruh rakyat.”
Baca juga: Mekar Mata Buta
Ia juga menegaskan, hal yang harus ditangani ada persoalan miras, judi, tempat hiburan, penambangan ilegal, penebangan hutan secara liar, penyakit sosial masyarakat, pelanggaran HAM, dan persoalan lainnya.
Senada dengan Adolof Dimi, koordinator lapangan (Korlap), yang menegaskan sikap seluruh komponen masyarakat Papua di wilayah Meepago menolak rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Menurut Dimi, pemekaran Provinsi Papua Tengah sama halnya dengan penanaman modal kapitalis, sehingga seluruh masyarakat dengan tegas mengatakan menolak pemekaran tersebut.
Dukungan terhadap penolakan pemekaran provinsi Papua Tengah dikemukakan Sepi Wanimbo, ketua Pemuda Baptis Papua.
Wanimbo menegaskan, pemekaran tak akan menyelesaikan berbagai persoalan seperti pelanggaran HAM, pengangguran, peningkatan perekonomian rakyat dan lain-lain, tetapi justru membawa masalah baru yang bisa berujung memecah-belah persatuan orang Papua.
Baca juga: Pemekaran dan Marginalisasi OAP
Diakuinya, sejak lama orang asli Papua hidup sehat, aman, sejahtera dan damai tanpa ada pemekaran provinsi ataupun pemekaran kabupaten/kota.
“Kita punya kekayaan alam, tanah yang subur, air yang bersih, emas, minyak, ubi, singkong, keladi, sagu, kelapa, ikan, babi, dan sayuran. Pemerintah harusnya berupaya mengoptimalkan semua potensi ini,” tuturnya.
Ia menyatakan tak sependapat dengan kelompok pro pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Merauke, Mimika, Nabire maupun Biak Numfor. “Alasannya, di hampir semua daerah pemekaran banyak terjadi pertumpahan darah. Kita harus selamatkan rakyat yang ada,” ujar Wanimbo.
Baca juga: Rencana Pemekaran Provinsi Papua Tengah Ibarat Menyuntik Darah HIV/AIDS Dalam Tubuh Manusia Papua
Dalam sebuah kegiatan yang diadakan Kemendagri di Nabire dua pekan silam, Bupati Isaias Douw mengemukakan keinginannya untuk mekarkan provinsi Papua Tengah bisa dipertimbangkan pemerintah pusat sebagai solusi terhadap percepatan pembangunan di kawasan Meepago.
Isaias yakin perjuangannya tinggal menunggu waktu, apalagi menurut dia, dari wilayah Meepago sudah mengutus dua orang ke DPR RI dan satunya DPD RI.
“Ada kubu lain dari Biak atau Mimika, tetapi ketika provinsi Papua Tengah dijawab pemerintah pusat, kedudukannya di Nabire. Kita yakin itu, karena utusan dari wilayah Meepago sudah ada dua anggota DPR RI dan satu lagi di DPD RI. Mereka yang menyuarakan aspirasi di Jakarta,” kata Douw.
Pewarta: Markus You
