NABIRE, SUARAPAPUA.com — Petrus Sadi, kepala distrik Yaur, kabupaten Nabire, memimpin langsung aksi palang jalan raya ruas Nabire-Wasior yang belakangan ramai dilintasi kendaraan roda empat meski sudah dilarang menghindari pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Petrus Sadi mengatakan, sebenarnya di beberapa titik sudah dipalang warga setempat dengan kayu, tetapi kendaraan berhasil menerobos hingga melintas dengan mulus.
Tak terima dengan hal itu, ia memimpin langsung aksi palang jalan trans ruas Manokwari-Nabire. Titik palang di kampung Akudiomi dan di Logpon perusahaan kayu, distrik Yaur, juga di kampung Muri, distrik Yamor, kabupaten Kaimana, provinsi Papua Barat.
“Saya sudah palang jalan trans itu. Saya perintahkan semua pemuda dan masyarakat sama-sama tutup jalan. Tentara dan polisi ikut mendukung sikap pemerintah distrik, sama-sama menghentikan kendaraan dari arah provinsi Papua Barat,” tuturnya.
Baca Juga: Ratusan Warga Nabire Tempuh 33 Jam dari Manokwari
Petrus mengaku telah melaporkan hal itu ke pemerintah kabupaten Nabire. Menurutnya, pemalangan sepanjang 10 Kilo Meter dilakukan dengan berbagai jenis pohon besar.
“Kami tebang kayu besar-besar, tutup badan jalan. Selama tiga hari kami kerja palang jalan raya,” jelasnya.
Dengan itu, ia pastikan sudah tidak ada akses jalan darat dari Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, provinsi Papua Barat.
“Selama beberapa waktu terakhir ini memang ramai dengan kendaraan dari arah Manokwari dan Wasior. Banyak penumpang masuk ke Nabire. Padahal, bapak bupati sudah larang karena virus Corona itu sangat cepat penularannya,” ujar Petrus.
Baca Juga: Semua Akses Transportasi di Wilayah Meepago Ditutup
Selain Kabupaten Teluk Wondama, akses jalan Trans Nabire – Manokwari juga menghubungkan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat, antara lain Kabupaten Teluk Bintuni dan Kaimana.
“Sudah putuskan akses jalan darat, jadi pemalangan tidak akan kami buka. Selama virus Corona masih belum habis, siapapun tidak berhak buka palang,” ujarnya dengan tegas.
Ia menegaskan, akses jalan darat akan dibuka setelah ada perintah Bupati bersama tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Nabire.
“Dasar kami bertindak ini sudah jelas, ada kesepakatan bersama Gubernur Papua, Forkopimda, para kepala daerah dan pihak terkait di Jayapura. Selain itu, Instruksi Bupati Nabire yang telah memerintahkan untuk menutup sementara akses jalan darat,” lanjutnya.
Baca Juga: Tiga ODP Positif Covid-19, Pemkab Nabire Nyatakan Tanggap Darurat
Dengan tindakan tersebut, Petrus yakin tak ada mobilisasi orang dari wilayah provinsi Papua Barat. Diakuinya, para penumpang yang menggunakan beberapa kendaraan roda empat dari Manokwari, belakangan terbukti terpapar virus Corona.
“Jangan ada yang berani lewati jalan darat. Kami sudah palang jalan. Stop dan jangan bawa datang virus. Ini sekarang Nabire sudah ada tiga orang positif Corona gara-gara orang dari Manokwari nekat naik mobil,” tegasnya.
Jalur Laut Ramai
Petrus merasa legah setelah jalan darat dipalang, setidaknya keresahan publik sedikit berkurang karena kendaraan dari wilayah provinsi Papua tak bisa melintas ke Nabire.
Tetapi, tenyata jalur lain masih terbuka. Ia mengaku orang memilih transportasi laut. Ini sangat menyulitkan untuk menghentikan kenekatan orang.
Berdasarkan laporan dari warga, belakangan penumpang dari provinsi Papua Barat tujuan Nabire memilih menggunakan jasa motor tempel, perahu speedboat maupun perahu jolor.
“Memang benar, sekarang dorang pakai transportasi laut karena jalan darat sudah kita palang,” imbuh Petrus.
Ini juga dibenarkan Robertino Hanebora, sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua. Menurutnya, setelah jalur darat diputuskan, pergerakan orang justru meningkat di jalur laut.
“Kita sudah palang jalan trans, jadi sekarang orang pake jalur laut. Ini sangat sulit diatasi, apalagi perairan Nabire sangat luas. Tentu butuh pengawasan super ketat,” ujar Tino.
Baca Juga: Keluarga Tiga Pasien Covid-19 di Nabire Diminta Kooperatif
Ia senada dengan Petrus Sadi, tak habis pikir dengan tindakan nekat itu. Sebab, mobilisasi ini akan mempercepat penularan virus Corona.
“Saya minta, Pemda bersama Kapolres dan Dandim segera bertindak. Atasi jalur laut. Orang-orang masih saja kepala batu,” ujarnya.
Tindakan tersebut sudah keterlaluan, karena menurutnya, tak memperhitungkan dampak besar terhadap keselamatan semua orang yang ada di wilayah kabupaten Nabire.
“Stop datang, lebih baik tinggal di satu tempat. Virus Corona ini sangat berbahaya. Wabah selesai baru nanti datang lagi,” tegas Sadi.
Baca Juga: Ratusan Warga Nabire Tempuh 33 Jam dari Manokwari
Bupati Nabire bahkan marah besar begitu mendengar masih adanya aktivitas kedatangan orang dari wilayah provinsi Papua Barat terutama melalui jalur laut.
Kebijakan pemerintah, tegas Isaias Douw, harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran virus Corona. Jika masih ada yang mencoba melawan dan masuk ke wilayah Nabire, aparat keamanan diminta bertindak tegas.
Isaias tegaskan, pengawasan transportasi laut segera dikoordinasi dengan Polres Nabire. Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) harus mengawasi aktivitas di jalur laut karena warga dari luar Nabire diduga masih terus berdatangan.
Bupati juga minta dukungan dari para kepala kampung yang letak kampungnya di sepanjang pantai dan kepulauan agar turut memantau kemungkinan pergerakan orang menggunakan speedboat, perahu jolor atau perahu tempel.
Senada dikemukakan Daniel Maipon, Sekretaris Daerah (Sekda) Nabire.
“Kampung-kampung di kawasan pesisir dan kepulauan mulai dari Wapoga hingga Teluk Umar wajib pantau dan awasi perahu dan bagan yang ada di masing-masing wilayah. Jika ada warga baru, tahan perahu dan orangnya. Jangan kasih izinkan. Itu sudah dilarang, ada kesepakatannya,” ujar Daniel.
Baca Juga: SAC Desak Pemkab Nabire Perketat Aturan Hadapi Covid-19
Sekda bahkan tegaskan, perahu yang ditumpangi akan ditahan dan dihancurkan.
Kebijakan pemerintah daerah sudah jelas tertera pada poin tiga dan empat dalam surat Himbauan Bupati Nabire nomor 003/GTC-NBX/IV/2020 tentang Peningkatan Status Siaga Darurat Covid-19 menjadi Status Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Nabire.
3). Tertanggal 18 April 2020, jalan darat dari Provinsi Papua Barat ke Nabire telah diputuskan secara total dan siapa pun tidak izinkan memasuki wilayah Kabupaten Nabire baik melalui jalan darat maupun jalur laut. Jika kedapatan, maka akan ditindak tegas oleh aparat dan kendaraan darat maupun laut yang ditumpanginya akan diledakkan oleh petugas.
4). Masyarakat Kabupaten Nabire dilarang melakukan perjalanan keluar daerah baik melalui jalur darat, laut dan udara. Seluruh tim dengan dukungan penuh dari TNI/Polri melakukan pengawasan ketat.
Faktanya, setelah Jalan Trans Nabire-Wasior yang sempat ramai dengan kendaraan dari Manokwari tujuan Nabire terhenti akibat dipalang, belakangan transportasi laut justru makin meningkat dan sulit diawasi. Bahkan, sepekan terakhir beberapa perahu tempel merapat ke sejumlah titik di sepanjang pantai Nabire.
Pewarta: Markus You
