rasisme - hasil pencarian

“Rasisme merupakan pelanggaran hukum, namun di Indonesia, justru didukung oleh negara terutama aparat penegak  hukum. Dalam prakteknya kekerasan di Papua, rasisme selalu mewarnai dalam tindakan dan perkataan terhadap orang Papua. Lebih lagi, ikut menanam dan memupuk beni kekerasan dan rasialisme dengan bentuk milisi-milisi dan ormas untuk diperhadapkan dengan orang Papua,” ujarnya.

“Rasisme harus dilawan. Rasisme harus dilawan. Permintaan maaf tidak menghapus rasisme. Rasisme dipelihara oleh negara. Rasisme dipelihara oleh otak-otak rasis. Harus lawan. Bukan permintaan maaf. Kita tidak terima permintaa maaf. Kami lawan sampai akar-akarnya,”ujar Elisa Bisulu saat berorasi.

Mengutuk keras Kapolres Kota Sorong dalam surat penolakan yang menyatakan bahwa Aliansi Selamatkan Tanah Adat Sorong dengan kalimat Manusia Purba.

“Indonesia kalau mengaku sebagai negara demokrasi, ya harus buktikan dengan buka ruang besar-besaran agar referendum terjadi di Tanah Papua. Itu pasti KNPB siap buktikan,” ujar Agus Kossay dengan nada keras.

“Elimus Bayage adalah salah satu aktivis kemanusiaan di Tanah Papua. Setelah terjadi rasisme di Surabaya dan  berdampak ke Papua, dia mengambil alih untuk membela martabat orang Papua. Waktu itu, tahun 2019, dia pakai Homi (Koteka) dan ada di garda terdepan. Karena demo itu, kota Sorong lumpuh,” jelasnya mengisahkan.

“Tujuh orang dituduh aktor dan menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Balikpapan. Victor Yeimo sebagai korban rasisme ikut terlibat sebagai peserta aksi pada 19 Agustus 2019 dan dikriminalisasi dengan tuduhan pasal makar dan penghasutan. Para pelaku rasisme tidak ditangkap dan diadili,” ujar Kilungga.

“Polisi merampas selebaran dari tangan aktivis KNPB dan memaksa semua naik ke mobil patroli untuk selanjutnya diangkut ke Polsek Abepura,” kata Ones dalam keterangan tertulis yang diterima suarapapua.com, Senin (10/4/2023) sore.

“Tidak hanya saya. Semua tokoh Papua dan non Papua yang ikut merasakan kepeduliaannya pun ikut serta dalam aksi tersebut. Termasuk Victor Yeimo adalah peserta aksi, bukan penanggungjawab aksi. Sayangnya, penegak hukum mengambil langkah hukum menetapkan beberapa orang baik dari kalangan mahasiswa maupun aktivis KNPB dan PNWP sebagai aktor kericuhan pada aksi demo 2019. Mereka telah mempertanggungjawabkan dan menjalani proses hukum dengan berjiwa besar,” tuturnya.

“Hukum Indonesia di Papua rasis dan brutal. Buktinya kita lihat dalam penangkapan dan pemenjaraan Victor Yeimo. Negara tidak perdulikan kesehatannya. Negara melalui polisi, jaksa dan hakim melanggar Undang-undang negara yang mengatur tentang hak kesehatan bagi terdakwa. Bebaskan. Bebaskan Victor Yeimo,” ujar Jitmau.

“Bagaimana kita mau percaya negara ini mempunyai hukum yang adil bagi orang Papua, sementara hukum sendiri tidak menjamin hak-hak kami sebagai warga negaranya,” kata Victor Yeimo.