JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda menyatakan bahwa Menteri Koordinator Polhukam berada di balik kerusuhan yang terjadi di Tanah Papua.
Pernyataan ini disampaikan Benny Wenda kepada suarapapua.com pada 3 September 2019 kemarin menanggapi dan menjawab tudingan pemerintah Indonesia lewat Kemenko Polhukam dan Polri yang menuding Benny Wenda, ULMWP dan KNPB ada dibalik beberapa aksi yang dilakukan di Papua.
Meskipun ia dituding sebagai dalang di balik aksi-aksi di Papua, justru Benny membantah. Benny menyatakan Wiranto ada di balik aksi-aksi yang dilakukan di Papua. Aksi yang dimaksud, kata dia, adalah munculnya kelompok-kelompok migran yang mau merusak dan mau bikin konflik horizontal dengan Bangsa Papua.
“Saya mau sampaikan di sini bahwa di belakang aksi-aksi ini ada Wiranto. Sebab Wiranto bekas Panglima dan pernah melakukan hal-hal ini di Timor Leste. Jadi, ini dia lakukan hal yang sama terhadap Bangsa Papua di West Papua. Di belakang mereka itu ada tentara, polisi dan Panglima Indonesia, semua ada di belakang,” ungkap Wenda.
Baca Juga: PCC Mengutuk Dugaan Rasisme Institusional di Papua Barat
Wenda menegaskan bahwa Bangsa Papua sudah lama berjuang untuk keluar dari Indonesia dengan cara-cara yang damai.
Aksi melawan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi di Papua dan luar Papua adalah murni aksi spontan atas perlakuan diskriminasi rasial Indonesia terhadap rakyat Papua selama 50 tahun.
“Kami bangsa Papua dikorbankan atas kepentingan bangsa Indonesia. Terutama kami didiskriminasi dan ini menegaskan bahwa kami bangsa yang berbeda dengan Indonesia. Sudah 50 tahun kami didiskriminasi. Jadi, apa yang terjadi (aksi-aksi lawan rasisme) kemarin adalah akasi spontan,” jelas Wenda.
Baca Juga: Oposisi Solomon: MSG Gagal untuk Papua Barat
Benny mengatakan, Wiranto punya pengalaman bagaimana bikin kerusuhan dengan membuat barisan merah putih di Timor Leste.
“Kami tahu betul siapa Wiranto ini. Dia ini penjahat perang dan pelanggar HAM yang tidak pernah diadili dan berkeliaran bebas di Indonesia. Dia (Wiranto) yang punya pengalaman itu,” tegasnya.
Kata Benny, ULMWP dari awal sudah serukan perjuangan damai. Bangsa Papua sudah berjuang lama dengan cara-cara damai. Demo-demo yang dilakukan adalah cara lain berjuang dengan damai dan bermartabat. Menurutnya, yang menjadikan aksi ricuh dan anarkis adalah pihak ketiga yang muncul saat aksi kemarin dengan nama barisan nusantara.
Baca Juga: Politik Wiranto Adu Domba Antara Jakarta dan Papua
ULMWP, lanjut dia, sejak awal menekankan bahwa perjuangan bangsa Papua adalah perjuangan damai. Semua peristiwa yang terjadi di Papua ini hanya untuk mengalihkan perhatian dan menggiring ke konflik horizontal.
“Ini kami mengutuk dengan keras. Karena kami tidak pernah inginkan kekerasan. Sebab kami mau keluar dengan damai,” katanya.
Kata dia, Bangsa Papua tidak lawan dan tidak musuh dengan penduduk migran Indonesia.
“Kami tidak pernah musuh dengan rakyat Indonesia. Sekalipun perang suku, kami tidak pernah libatkan rakyat Indonesia. Karena kami tahu siapa musuh dan siapa kawan. Jadi, semua dalang ini untuk mengalihkan perhatian rakyat Papua ke konflik horizontal. Ini kami kutuk. Kami tidak pernah musuh dengan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Penduduk Migran Indonesia, kata Benny, datang tinggal hidup, cari makan dan beranak cucu di Tanah Papua hanya untuk cari makan dan bertahan hidup. Meski demikian, Bangsa Papua tidak pernah ganggu mereka.
Baca Juga: Paniai Berdarah, Wiranto Diminta Hargai Kerja Komnas HAM
“Karena kami tahu bahwa dari dulu sampai sekarang kami tidak pernah musuh dengan mereka. Mereka datang cari makan dan cari hidup di tanah kami. Yang datang secara ilegal dan duduki Papua adalah Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, semua tindakan yang diambil dan dilakukan negara ini hanya untuk pertahankan NKRI di Papua Barat. Jadi, isu-isu ini dibikin dengan maksud untuk provokasi rakyat supaya harus ada violence agar mereka bisa kontrol.
“Mereka tidak suka damai di Papua. Mereka mau harus ada anarkis, ada peperangan dan tuduhan yang mereka lakukan itu omong kosong. Kami kami tidak pernah inginkan anarkis,” tegasnya.
Wiranto dan Kapolri Tuding Wenda
Dikutip dari tirto.id, Menkopolhukam Wiranto menuding ketua ULMWP, Benny Wenda, terlibat dalam demonstrasi rusuh di Papua dan Papua Barat.
Selain Benny Wenda, Wiranto juga menyebut kerusuhan tersebut melibatkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
“Dari pengamatan, persepsi aktual dari pengamatan Intelijen, memang ada konspirasi antara Benny Wenda dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Itu ada, bukan mengada-ada,” ucap Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (4/9/2019).
“Itulah yang mendorong terjadinya satu demonstrasi yang anarkis. Sudah jelas sekali, kok, sekarang terjawab adanya campur tangan (pihak) luar dan dalam,” sambungnya.
Baca Juga: Amnesty, YLBHI dan KontraS Meminta Segera Investigasi Kasus Deiyai
Ketiganya, lanjut Wiranto, punya kesamaan mindset serta mengatur terjadinya demonstrasi, mulai dari penentuan waktu sampai apakah aksi akan berlangsung damai atau rusuh.
Seperti diberitakan tempo.co, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berada di balik aksi demo anarkis yang terjadi di dalam dan di luar Papua.
“Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Cyber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua,” ujar Tito, di Jayapura, Kamis.
Dia menjelaskan, keberadaan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Karena itulah masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dikemas untuk membuat Papua kisruh.
Baca Juga: 21 Tahun Biak Berdarah, PANDA: Indonesia Harus Tuntaskan HAM di Papua
“ULMWP dan KNPB bertanggungjawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan,” ujar Kapolri seraya menambahkan, bila hukum tidak ditegakkan, maka mereka akan terus bermain dengan mengorbankan masyarakat.
Wiranto dalam Catatan Amnesty
Seperti diberitakan BBC, LSM Amnesty International mencatat, berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, Wiranto mengetahui adanya pelanggaran HAM yang “meluas dan terorganisir” di seputar referendum Timor-Timur pada 1999.
Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa Wiranto memiliki tanggung jawab tertinggi atas terjadinya masalah keamanan setelah pengumuman hasil referendum.
Pada 2004, Pengadilan Timor Leste mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Jenderal (Purn) Wiranto atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan pada 1999.
Serious Crimes Unit (SCU) bentukan PBB mendakwa Wiranto, “bertanggungjawab secara komando atas pembunuhan, deportasi, dan penganiayaan dalam konteks serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil di Timor Timur.”
Baca Juga: CCA: Pelanggaran HAM Berat dan Penindasan Masih Dialami Bangsa Papua
“Sebagai pemangku pemerintahan penting di bidang politik, hukum, dan keamanan, institusi yang dipegang Wiranto mengkoordinasi banyak kementerian dan institusi negara lainnya, termasuk Kejaksaan Agung yang seharusnya sudah memerintahkan penyidikan pidana dan penuntutan berdasarkan temuan-temuan Komnas HAM,” kata Josef Benedict, wakil direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik.
Wiranto dalam Catatan KontraS
Seperti diberitakan CNNIndonesia, 7 Juli 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memprotes keras penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut KontraS, Wiranto salah satu sosok utama di balik pelanggaran hak asasi manusia berat saat menjabat di militer. Oleh karena itu, penunjukan Wiranto cukup mengejutkan, meski ia notabene merupakan Ketua Umum Hanura yang merupakan salah satu partai penyokong pemerintahan Jokowi.
“KontraS protes keras atas terpilihnya Wiranto, Panglima ABRI di masa Orde Baru. Ia berada di deret depan pelanggar HAM berat, dan harus bertanggungjawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM berat,” ujar Koordinator KontraS saat itu.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, sejumlah pelanggaran HAM yang diduga pernah dilakukan Wiranto yaitu dalam peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi Trisakti, peristiwa Mei 1998, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi tahun 1997/1998, serta peristiwa Biak Berdarah.
Wiranto juga, menurut laporan khusus 92 halaman yang dikeluarkan SCU di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, gagal mencegah kejahatan HAM di Timor Leste.
“Pernyataan lantang ini pula yang akhirnya menyulitkan Wiranto bergerak masuk ke dalam yurisdiksi internasional, salah satunya di Amerika Serikat (US Visa Watch List) pada tahun 2003,” ujar Haris.
Baca Juga: KontraS: Jokowi Tidak Mampu Tangani Pelanggaran HAM Berat
Saat itu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan nama Wiranto dalam daftar tersangka penjahat perang yang dilarang masuk ke AS. Negeri Paman Sam menolak visa Wiranto. Ia masuk daftar orang yang perlu diwaspadai, sehingga akan diselidiki jika mengajukan visa masuk ke AS.
Wiranto juga diduga terlibat dalam Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli), kala kantor Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro Jakarta yang diduduki pendukung Megawati dikepung oleh massa Soerjadi –Ketua Umum PDI yang direstui Soeharto– yang didukung tentara dan polisi.
Kerusuhan pecah dan merembet dari Diponegoro ke Salemba, Kramat, dan kawasan lain di pusat Jakarta. Sejumlah kendaraan dan gedung terbakar. Pada peristiwa itu, menurut data Komnas HAM, lima orang tewas, 149 orang terluka, dan 136 lainnya ditahan.
Penyerbuan Kantor PDI pada 27 Juli itu, berdasarkan investigasi Komnas HAM, melibatkan Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya, dan terjadi atas sepengetahuan Markas Besar ABRI dan Badan Intelijen ABRI.
Pada peristiwa itu, kata KontraS, Wiranto diduga terlibat, sebab setelahnya ia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal.
Pewarta: Arnold Belau
