PolhukamHAMReuters Soroti Pembunuhan Tiga Bersaudara di Sugapa: Laporan Tentara dan Saksi Berbeda

Reuters Soroti Pembunuhan Tiga Bersaudara di Sugapa: Laporan Tentara dan Saksi Berbeda

JAKARTA, SUARAPAPUA.com/ReutersReuters, kantor berita multimedia internasional terkemuka di dunia yang berbasis di London, Inggris, mempublikasikan kasus pembunuhan tiga orang adik kakak di kampung Mamba, distrik Sugapa, kabupaten Intan Jaya, Papua, Indonesia, pertengahan Februari 2021.

Reuters menurunkan reportase mendalam dibawah judul “Three brothers killed by Indonesian soldiers at Papuan health clinic: army and witness accounts differ”, edisi 6 April 2021.

Reportase tersebut dibuat oleh dua jurnalis Reuters di Jakarta, Tom Allard dan Agustinus Beo Da Costa. Naskah reportasenya disunting Bill Rigby.

Dibunuh Tentara Indonesia

Suatu pagi pertengahan Februari di Sugapa, kabupaten Intan Jaya, provinsi Papua, Indonesia, tentara mengaku Prada Ginanjar Arianda, seorang anggota Batalyon Infanteri 400/Banteng Raider berusia 22 tahun, ditembak di perut oleh separatis pejuang dan mati.

Sekitar 24 jam kemudian, setelah penyisiran oleh aparat keamanan melalui dusun terdekat yang menyebabkan ratusan warga mengungsi ke dua gereja yang aman, anggota keluarga yang putus asa berada di Puskesmas Sugapa untuk mengumpulkan jenazah tiga bersaudara: Janius, Soni, dan Yustinus Bagau.

Sejak Papua dimasukkan ke Indonesia setelah pemungutan suara (PEPERA) yang diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh hanya sekitar 1.025 orang pada tahun 1969, Indonesia telah mencoba untuk memadamkan pemberontakan di antara penduduk asli Melanesia yang berbeda sekitar 2,5 juta yang mencari kemerdekaan. Papua, kaya akan sumber daya, memiliki tingkat kemiskinan terburuk di Indonesia meskipun $7,4 Miliar didanai oleh pemerintah pusat selama 20 tahun terakhir.

Dalam sebuah pernyataan kepada media sehari setelah penembakan, militer menyatakan, saudara-saudara itu adalah separatis bersenjata yang mencoba merebut senjata mereka dan dibunuh oleh pasukan keamanan dalam tindakan membela diri. Militer tidak merinci siapa yang bertanggung jawab atas kematian Arianda.

Reuters berbicara kepada lebih dari dua belas orang, termasuk seorang Imam Katolik dan pejabat pemerintah setempat, anggota keluarga dan pemantau hak asasi manusia melalui telepon dan juga meninjau foto-foto tubuh para pria tersebut, sebuah laporan tentang pembunuhan saudara-saudara oleh penyelidik hak asasi manusia di Papua dan bukti lain yang semuanya meragukan versi resmi tentang bagaimana orang-orang itu meninggal.

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang tumbuh cepat serta pemain diplomatik global yang semakin penting dalam upaya menyelesaikan konflik di Myanmar dan Afghanistan. Tetapi PBB dan pendukung hak asasi mengatakan pasukan keamanannya melakukan pelanggaran berat di negara sendiri.

“Kami terus menerima laporan yang dapat dipercaya tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh militer dan polisi, termasuk pembunuhan di luar hukum, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan warga asli Papua,” kata Ravina Shamdasani, juru bicara Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, kepada Reuters.

Data Amnesty International, sejak 2010, telah terjadi 178 pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil oleh pasukan keamanan di wilayah Papua. Dalam tiga tahun terakhir saja, Amnesty merilis setidaknya ada 83 korban.

Menteri Koordinator Keamanan Indonesia Mahfud MD tidak menanggapi temuan dan pertanyaan rinci yang dikirim ke kantornya, Selasa (31/3/2021) terkait dengan kematian pria dan kekhawatiran yang lebih luas tentang pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan di Papua.

Baca Juga:  Atasi Konflik Papua, JDP Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog

Kepada media, Mahfud merilis pernyataan pada Rabu (1/4/2021) bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan ini “akan dipertahankan dengan segala cara yang diperlukan.”

Pihak TNI menolak berkomentar langsung atas temuan dan pertanyaan tersebut.

Seorang juru bicara komando Papua, Kolonel I Gusti Nyoman Suriastawa, mengirim pernyataan singkat kepada Reuters, bahwa beberapa dari kelompok separatis beroperasi dengan menyamar sebagai warga sipil, meneror wilayah tersebut.

Menurut kelompok hak asasi manusia dan analis, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menewaskan 11 warga sipil dan melukai empat lainnya sejak Januari 2020 lalu.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan, pemberontakan bersenjata itu sah karena bekas kekuasaan kolonial Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada Papua sebelum dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963 dan suara kecil pada tahun 1969 bukanlah ekspresi aspirasi orang Papua. Indonesia mengklaim Papua sebagai wilayahnya, mengutip peran PBB dalam pemungutan suara dan pengakuan Belanda atas kedaulatannya.

Sebby mengatakan, warga sipil yang dibunuh TPNPB-OPM adalah mata-mata musuh dan menargetkan mereka “normal dalam situasi perang”.

Sulit untuk memverifikasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Media asing telah dilarang mengunjungi Papua sejak tindakan keras mematikan oleh pasukan keamanan terhadap protes massal dari masyarakat adat pada akhir 2019.

Permintaan tahun 2018 oleh Komisioner HAM PBB untuk akses ke wilayah tersebut belum disetujui pemerintah Indonesia setelah kedua belah pihak gagal menyetujui persyaratan.

‘Tembak di Lengan’

Pada 15 Februari, pada hari penembakan, tentara dan polisi pergi mencari para pelaku dan mencari senjata di antara rumah-rumah dan kebun-kebun di desa Mamba. Warga mengatakan kepada Reuters bahwa tentara secara teratur menembakkan senjata mereka ke udara dan menanyai banyak pria.

Janius Bagau, kakak laki-laki tertua, berusia 30-an tahun, adalah salah satu dari mereka yang diinterogasi. Tentara mengklaim dalam pernyataannya bahwa dia melarikan diri, mengabaikan peringatan untuk berhenti dan ditembak di lengan sebelum melompat ke jurang dan melarikan diri.

Sebuah catatan yang dihimpun Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika, sedikitnya lima saksi mengungkapkan bahwa Janius melarikan diri karena dipukuli dan ditusuk dengan bayonet di pahanya saat diinterogasi. Reuters tidak dapat memverifikasi kesaksian tersebut secara independen.

Setelah menempuh perjalanan berbahaya menyusuri jalan berlumpur di hutan lebat, dibawa oleh warga kampung dengan tandu yang dibuat dari sarung dan dua tiang kayu, Janius ditempatkan di truk pick-up hitam dan dibawa Puskesmas Sugapa pada sore hari. Empat saksi mengaku kepada Reuters.

Melihat gelang kecil di pergelangan tangan saudara laki-laki Janius, Yustinus, yang menggambarkan bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, pasukan keamanan menahan Yustinus sebelum kelompok itu dapat memasuki gerbang depan Puskesmas, kata saksi.

Sedikitnya empat orang disuruh pergi, tetapi Janius, istrinya Rut Sondegau dan saudara laki-lakinya Soni diizinkan masuk ke dalam kompleks Puskesmas Sugapa.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

‘Aku Berteriak’

Di Puskesmas Sugapa, Janius dibawa ke ruang perawatan, ditemani oleh Rut dan Soni, keduanya berusia 25 tahun. Mereka bertemu di sana dengan petugas kesehatan, dan sekelompok tentara masuk tak lama kemudian, kata Rut kepada Reuters.

Masih menurut Rut, perawat ingin memasukkan infus intravena, tetapi tentara melarangnya dan kemudian mulai memukuli suaminya.

Rut dan Soni serta petugas kesehatan diperintahkan keluar kamar dan petugas kesehatan kemudian melarikan diri, katanya. Staf Puskesmas tidak menanggapi permintaan wawancara.

Saat Rut dan Soni dipindahkan ke ruangan lain, Rut mengaku bisa mendengar teriakan Janius.

“Dia berteriak bahwa mereka telah memotong lehernya. Lalu, segera, dia tidak berteriak,” katanya kepada Reuters.

Tentara mulai menginterogasi Soni. “Mereka bertanya kepadanya: ‘Di mana senjatanya?’. Soni berkata: ‘Saya tidak tahu’,” kata Rut.

“Mereka melepas pakaian Soni dan menyiksanya serta menikamnya dengan pisau,” kata Rut, yang mengaku menyaksikan kejadian itu dan melihatnya mati. “Saya berteriak: ‘Tuhan, Bapa’.”

Rut bersembunyi di ruang staf Puskesmas pada malam hari sebelum melarikan diri keesokan paginya ke gereja terdekat. Reuters tidak dapat secara independen mengonfirmasi kesaksian Rut.

Bupati kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengatakan kepada para pemimpin setempat bahwa saudara-saudara itu telah meninggal.

Sekitar jam 9 pagi, Rut mengatakan dia dan Pater Justinus Rahangiar, anggota keluarga dan pejabat pemerintah setempat, pergi ke Puskesmas untuk mengambil jenazah Janius, Soni dan Yustinus, yang dikemas dalam kantong jenazah dengan tas jenazah mereka tangan terikat.

Foto-foto mayat Soni yang dibagikan kepada Reuters menunjukkan wajahnya berlumuran darah dan memar, dengan luka di wajah dan telinganya. Tiga anggota keluarga dan Pater Justinus membenarkan bahwa foto-foto itu adalah Soni.

Dr. Lindsey Thomas, seorang ahli forensik yang berafiliasi dengan Physicians for Human Rights, sebuah kelompok nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat yang mengadvokasi kekejaman massal, meninjau foto-foto Soni dan mengatakan lukanya konsisten dengan cedera benda tumpul.

Tetapi Lindsey mengatakan tidak mungkin untuk memastikan dari foto apa yang menyebabkan luka itu, atau bagaimana dia meninggal.

Pater Rahangir dari Paroki Bilogai membantah orang-orang itu ditembak dan menggambarkan ketiga mayat itu sebagai “babak belur” ketika dia melihat mereka.

Kisah kematian oleh militer, yang dikenal sebagai TNI, memberikan gambaran yang berbeda dari yang disatukan oleh Reuters.

“Ketiganya berusaha kabur, menyerang dan berusaha merampas senjata dari tim gabungan TNI-Polri yang menjaga Puskesmas. Tim dengan cepat membunuh tiga orang itu,” kata juru bicara militer Suriastawa dalam pernyataan itu.

Rut mengatakan itu tidak benar. “Soni tidak pernah mencari senjata mereka,” katanya kepada Reuters.

Menurut Rut, ketiga pria itu dipisahkan dan Janius dan Soni tidak berusaha melarikan diri sebelum mereka diserang oleh tentara.

Lusuh Tapi Bersenjata

OPM, yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua, tampaknya bukan kekuatan tempur yang tangguh. Video dan foto terbaru dari wilayah pegunungan tengah menunjukkan beberapa pejuang dengan celana pendek dan kaus lama, dengan beberapa memegang senjata semi-otomatis.

Tetapi di wilayah pemerintah daerah Intan Jaya, tempat tinggal dan kematian Bagau bersaudara, OPM sangat aktif dan efektif dalam dua tahun terakhir, kata warga setempat dan analis.

Baca Juga:  Koalisi: Selidiki Penyiksaan Terhadap OAP dan Seret Pelakunya ke Pengadilan

Wilayah berpenduduk sekitar 40.000 orang itu dibentuk pada tahun 2008, salah satu dari banyak wilayah pemerintah daerah yang dibentuk dan didanai di bawah program “Otonomi Khusus” pemerintah pusat untuk Papua.

Kawasan cadangan emas dan tembaga Blok Wabu yang belum dikelola yang bernilai $14 Miliar dan dimiliki oleh pemerintah pusat Indonesia, Intan Jaya telah dilemahkan oleh hasil pemilihan kepala daerah yang disengketakan dan tuduhan korupsi, kata warga setempat dan analis. Masuknya militer dan polisi, yang menurut beberapa pakar taktiknya brutal dan tidak kompeten, telah mengobarkan dendaman separatis.

Dalam pernyataannya kepada media sehari setelah penembakan, militer menyebut saudara-saudara itu adalah anggota sayap bersenjata OPM dan “sering melakukan aksi teror.”

Sebagai buktinya, disebutkan dua di antara mereka telah menandatangani apa yang disebut militer sebagai “deklarasi perang” yang dikirim ke militer dan polisi di Intan Jaya oleh komandan OPM setempat, Undinus Kogoya. Dokumen tulisan tangan tak bertanggal, yang dilihat oleh Reuters, mengidentifikasi area yang oleh kelompok itu disebut sebagai “medan perang” dan membanggakan penembakan pasukan keamanan. Tidak ada nama Bagau bersaudara yang tercantum di dokumen.

Kogoya tak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Polisi tidak memberi tahu Reuters kapan tepatnya mereka menerima dokumen tersebut, dan menolak berkomentar lebih lanjut.

Janius, yang bekerja di sebuah perusahaan keuangan kecil, memiliki dua anak dan merupakan calon kepala desa, kata SKP Keuskupan Timika.

Soni dan Yustinus keduanya menikah dan bekerja sebagai petani, kata kelompok hak asasi manusia. Tak satu pun dari mereka yang menjadi anggota OPM, kata juru bicaranya, Sambom.

“Mereka adalah warga kampung, bukan anggota OPM,” kata Natalis Tabuni kepada Reuters.

Suriastawa menolak berkomentar secara langsung apakah ia masih yakin saudara-saudara itu adalah anggota OPM?.

Kasus Terbaru Lainnya

Pada bulan September lalu, Pendeta Yeremia Zanambani, juga dari Intan Jaya, ditembak mati di kandang babi, kemungkinan besar dibunuh oleh tentara yang mencari senjata sehari setelah kematian seorang tentara, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebuah badan independen yang didirikan oleh pemerintah Indonesia.

Suriastawa mengatakan militer “menghormati” temuan itu, tetapi tidak mengatakan tentara bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

Kematian pendeta itu menyusul penculikan dan pembunuhan Luther dan Apinus Zanambani, kerabat Pendeta Yeremia, oleh militer pada April.

Panglima TNI, Dodik Widjanarko, mengidentifikasi sembilan tentara sebagai tersangka kasus pada Desember lalu. Menurutnya, tubuh para pria itu dibakar dan jenazah mereka dibuang ke sungai.

Militer awalnya menyalahkan separatis atas kematian ketiga Zanambani. Pemerintah pusat dan militer baru melancarkan penyelidikan mereka sendiri setelah keluarnya temuan investigasi atas pembunuhan oleh kelompok hak asasi yang berbasis di Jakarta dan Papua.

Kantor HAM PBB menurut Ravina Shamdasani, membutuhkan penyelidikan independen untuk mengungkap fakta sebenarnya, membuka transparansi adanya “siklus kekerasan” di Papua.

Sumber: Reuters.com
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.